2 hours ago
3
Wagub Jabar Erwan Setiawan.(MI/Bayu Anggoro)
WAKIL Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengimbau warga Jabar agar tak datang ke Jakarta pada Kamis (27/8) untuk mengikuti demo. Kalaupun ada yang ikut aksi tersebut, ia meminta agar warganya menjaga kondusivitas dan tidak melakukan hal-hal yang memicu kericuhan.
"Saya mengimbau kepada warga masyarakat Jawa Barat untuk tidak berangkat," kata Erwan di Bandung, Rabu (26/8).
Meski begitu, Erwan memastikan dirinya tidak melarang jika ada warga Jabar yang hendak berdemo.
"Kalaupun mereka tetap berangkat, ya itu hak pribadi mereka untuk menyampaikan aspirasi. Tapi ya kalaupun berangkat, berangkatlah dengan tenang, dengan sejuk, jangan sampai membuat kegaduhan, jangan sampai merusak baik Jawa Barat," katanya.
Lebih lanjut, Erwan menyebut pihaknya sudah berkoordinasi terkait hal ini, salah satunya dengan serikat buruh di Jabar. Menurtnya, mereka menginformasikan tak akan ikut demo ke Jakarta dan memilih untuk mengawal RUU Ketenagakerjaan yang sedang dibahas oleh DPR.
"Alhamdulillah, kemarin ketua Serikat Pekerja Jawa Barat sudah menyampaikan bahwa beliau tidak menginstruksikan kepada anggotanya untuk berangkat ke Jakarta," katanya. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, mengatakan, pihaknya tidak menginstruksikan anggotanya untuk hadir dalam aksi pada Kamis (27/8).
"Tidak ada yang ikut, kalau atas nama pribadi mungkin ada ya, tapi kalau atas nama organisasinya tidak ada," kata Roy.
Ia membenarkan, serikat buruh Jawa Barat saat ini lebih fokus mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang masih berlangsung di Panitia Kerja DPR RI.
Roy mengatakan, isu ketenagakerjaan menjadi perhatian utama organisasi, sehingga pihaknya tengah menyiapkan agenda khusus untuk mengawal pembahasan tersebut.
"Isu kita RUU ketenagakerjaan, kita sedang mengawal RUU Ketenagakerjaan yang sedang pembahasan di Panja," katanya.
Roy menambahkan, pengawalan tersebut juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar dalam proses pembahasan regulasi ketenagakerjaan.
"Sesuai putusan MK harus sudah beres, jadi kita memang sedang melakukan pengawalan dan persiapan untuk aksi khusus ketenagakerjaan," katanya. (BY/E-4)
