18 hours ago
3
Pemkot Bontang sosialisasikan Skema Sharing Iuran (SSI) bersama 16 perusahaan untuk menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan gratis dan status UHC melalui dana CSR.(Dok Diskominfo Kota Bontang)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bontang terus bergerak cepat guna memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan gratis bagi seluruh warganya. Sebagai langkah strategis menyiasati keterbatasan fiskal daerah, Pemkot Bontang menggelar Sosialisasi Skema Sharing Iuran (SSI) Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU PD) bersama jajaran dunia usaha di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Toetoek Pribadi Ekowati, Kabag Administrasi Pembangunan (Adbang) Setda Kota Bontang Mikhael Edy Salamba, serta pimpinan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Bontang. Sinergi lintas sektor ini semakin diperkuat dengan kehadiran Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Adrielona JMS.
Optimalisasi Dana CSR untuk Kesehatan Masyarakat
Langkah ini merupakan tindak lanjut nyata dari upaya Pemkot bersama DPRD Kota Bontang dalam mendorong pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari perusahaan swasta. Skema gotong royong ini dirancang agar pembiayaan kesehatan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala BPJS Kesehatan Kota Bontang, Laily Jumiati, memaparkan teknis penerapan Skema Sharing Iuran (SSI) kepada perwakilan manajemen perusahaan. Pihak BPJS menekankan pentingnya kontribusi sektor swasta dalam menyerap iuran kepesertaan masyarakat kelas pekerja mandiri (PBPU) yang selama ini didaftarkan oleh pemerintah daerah.
Dari 32 perusahaan di Kota Bontang yang diundang, sebanyak 16 perusahaan hadir dan menyatakan komitmen awal mereka. Kehadiran entitas bisnis ini menjadi sinyal positif bagi dimulainya kolaborasi jangka panjang untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) di Kota Bontang.
Menjaga Ketahanan Fiskal dan Layanan Prima
Wali Kota Neni Moerniaeni menegaskan bahwa jaminan kesehatan gratis adalah prioritas utama sejak awal masa kepemimpinannya. Sebelumnya, Pemkot Bontang telah mengantisipasi kebijakan pusat terkait penonaktifan ribuan peserta PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) dengan mengalihkan sekitar 2.753 hingga 3.000 peserta terdampak agar iurannya ditopang oleh APBD.
"Skema pembiayaan mandiri melalui kolaborasi dunia usaha ini adalah solusi inovatif agar masyarakat tetap sehat, layanan medis berjalan prima, dan ketahanan fiskal daerah kita tetap terjaga dengan stabil," ujar Wali Kota Neni seperti dikutip dari laman web PPID Kota Bontang.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Bontang berharap 16 perusahaan yang hadir maupun perusahaan lain dapat segera mengintegrasikan program CSR mereka untuk mendukung penuh jaminan kesehatan pekerja dan warga sekitar melalui instrumen resmi BPJS Kesehatan. (RO/I-2)
