5 days ago
3
Warga berolahraga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (13/9/2026).(ANTARA/SULTHONY HASANUDDIN)
Wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) menjadi dua hari dalam sepekan mendapat tanggapan positif dari warga. Kebijakan ini dinilai memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk beraktivitas sehat di ruang terbuka.
Rizki, 33, seorang warga yang gemar bersepeda, mengaku mendukung rencana tersebut asalkan persiapannya dilakukan secara matang. Menurutnya, tambahan hari CFD akan memberikan fleksibilitas bagi warga untuk berolahraga tanpa gangguan kendaraan bermotor.
“Kalau saya yang suka bersepeda, dua hari, sih bagus. Warga jadi punya lebih banyak pilihan untuk olahraga. Tapi jangan sampai malah menimbulkan kemacetan di jalan alternatif,” ujar Rizki saat ditemui di Balai Kota, Selasa (15/9).
Ia menekankan agar Pemprov DKI memberikan perhatian khusus pada akses transportasi umum dan pengaturan lalu lintas. Rizki berpendapat bahwa pembatasan kendaraan harus dibarengi dengan rekayasa lalu lintas yang jelas agar kemacetan tidak sekadar berpindah ke kawasan lain.
Senada dengan Rizki, Windah, 30, menilai penambahan durasi CFD dapat menjadi langkah konkret untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Hal ini terutama efektif jika pembatasan kendaraan dilakukan di area dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.
“Kalau tujuannya mengurangi polusi, saya setuju. Tapi harus kelihatan hasilnya. Jangan cuma kendaraan dilarang lewat, kemudian polusinya pindah ke jalan lain karena macet,” kata Windah.
Lebih lanjut, Windah berharap pelaksanaan CFD tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga semata. Ia melihat ruang publik yang tercipta bisa menjadi wadah bagi kegiatan komunitas, pemberdayaan UMKM, hingga sarana edukasi lingkungan bagi masyarakat luas.
Ia pun mengingatkan pentingnya pengawasan dan peninjauan kembali jika kebijakan ini resmi diberlakukan. “Harus melakukan evaluasi secara berkala jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Evaluasi penting untuk mengukur dampak terhadap kualitas udara, lalu lintas, aktivitas ekonomi, serta kenyamanan masyarakat,” pungkasnya.
