Dok. Presiden Prabowo Subianto mengeklaim telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 663 hari masa jabatannya(Dok. Youtube Sekretariat Presiden)
PRESIDEN Prabowo Subianto mengeklaim pemerintahannya telah mengambil dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan atau 663 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan persoalan negara yang sebagian besar telah berlangsung selama puluhan tahun.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Jumat (14/8). Menurutnya, jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengambil satu kebijakan transformatif rata-rata setiap lima hari sekali.
"Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara," ujar Prabowo.
Prabowo mengakui bahwa sejumlah persoalan yang ditangani selama 21 bulan terakhir sebelumnya dianggap terlalu rumit untuk diselesaikan. Meski demikian, ia menegaskan tidak mengklaim seluruh persoalan bangsa telah tuntas sepenuhnya.
"Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai. Atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan, belum. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan," tegasnya.
Dalam menjalankan pemerintahan, Prabowo memaparkan empat pedoman utama: melaksanakan perintah UUD 1945, melindungi kepentingan inti nasional termasuk kekayaan bangsa, mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu singkat, serta memastikan orientasi kerja untuk kepentingan rakyat hingga generasi mendatang.
Prabowo juga menyinggung beban kerja para menteri dan pembantunya yang sangat tinggi demi mengejar target tersebut. Ia mengungkapkan beberapa menteri bahkan mengalami kelelahan fisik yang serius akibat tuntutan pekerjaan.
"Demikian kerasnya menteri-menteri dan pembantu-pembantu saya bekerja, beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit, ada yang pingsan, operasi, banyak yang kecapekan," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kerja keras ini merupakan konsekuensi dari amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. (Z-10)
















































