3 hours ago
6
Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia Gonggomtua E Sitanggang.(Dok. MI)
JUMLAH penduduk Jabodetabek yang mencapai sekitar 42 juta jiwa membutuhkan sistem transportasi yang terintegrasi lintas wilayah. Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia Gonggomtua E Sitanggang mengatakan pengembangan transportasi publik di Jakarta perlu diikuti wilayah Bodetabek.
Berdasarkan data yang dikutip ITDP, jumlah penduduk Jabodetabek mencapai sekitar 42 juta jiwa pada 2025. Besarnya populasi tersebut berjalan beriringan dengan tingginya mobilitas antarwilayah.
“Sekitar 1,5 juta perjalanan komuter berasal dari Bodetabek menuju Jakarta berdasarkan Statistik Komuter Jabodetabek 2023,” bebernya di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
Kondisi itu menunjukkan Jakarta dan wilayah penyangga memiliki hubungan mobilitas yang sangat erat. Karena itu, penyediaan transportasi publik perlu dirancang sebagai satu sistem kawasan, bukan terpisah berdasarkan batas administrasi.
“Jakarta sendiri menargetkan mode share transportasi publik mencapai 55% pada 2045. ITDP menilai target tersebut perlu diikuti wilayah Bodetabek,” bebernya.
Sementara, Guru Besar Departemen Kesehatan Lingkungan Universitas Indonesia sekaligus Kepala Research Center for Climate Change (RCCC) Budi Haryanto mengatakan paparan PM2.5 berisiko serius bagi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Paparan PM2.5 dapat memicu ISPA, penyakit jantung iskemik, influenza, pneumonia, hingga penyakit kronis saluran pernapasan. Partikel halus juga dapat masuk ke organ vital.
“Pengendalian emisi perlu disertai upaya radikal dalam mengurangi paparan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu,” kata Budi.
Tim peneliti Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah (KK PUL)-FTSL-ITB Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan dukungan Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB) merekomendasikan lima langkah.
Direktur Eksekutif ViriyaENB Suzanty Sitorus mengatakan studi tersebut telah memetakan sumber polusi udara dan prioritas pengendaliannya. Pemerintah selanjutnya perlu menerjemahkan temuan itu menjadi target penurunan emisi dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
“Jabodetabek membutuhkan satu kerangka strategi kualitas udara lintas wilayah yang dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan,” ujar Suzanty.
Pertama, pemerintah segera membentuk tata kelola pengendalian polusi yang mampu mengoordinasikan kebijakan lintas wilayah dan sektor.
Hal itu dapat diperkuat melalui Dewan Kawasan Aglomerasi sesuai UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kedua, kualitas udara harus menjadi indikator kinerja pembangunan nasional, daerah, dan sektor usaha.
Ketiga, pengendalian emisi diperkuat melalui percepatan kendaraan rendah emisi, penggunaan BBM rendah sulfur, pengendalian emisi industri dan pembangkit, perluasan transportasi publik, serta penghentian pembakaran sampah terbuka. Pemerintah juga perlu menetapkan target penurunan emisi bersama di Jabodetabek.
Keempat, pemantauan kualitas udara diperkuat dan datanya dibuka secara transparan agar mudah diakses pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kelima, kebijakan pengendalian polusi harus berbasis data dan melibatkan akademisi, lembaga penelitian, serta masyarakat sipil. (H-3)
