DKI Jakarta Targetkan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 30 Persen pada 2030

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.(Dok. Antara)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan target ambisius untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada tahun 2030. Langkah ini merupakan bagian strategis dari peta jalan menuju pencapaian Net Zero Emission pada 2050.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mengungkapkan bahwa sektor transportasi menjadi fokus utama dalam upaya dekarbonisasi ini. Hal tersebut didasari data bahwa transportasi menyumbang 52 persen dari total emisi langsung di wilayah Jakarta.

“Jakarta butuh sistem mobilitas yang dapat memperluas akses, meningkatkan produktivitas, menurunkan emisi, dan menghubungkan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan ekonomi. Arah ini menjadi dasar low-carbon mobility transformation yang sedang kami bangun,” ujar Pramono saat menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (20/8).

Dampak Ketergantungan Kendaraan Pribadi

Pramono menilai tingginya emisi di sektor transportasi berakar dari ketergantungan masyarakat yang masih tinggi terhadap kendaraan pribadi. Kondisi ini tidak hanya memperburuk kualitas udara Jakarta, tetapi juga berdampak sistemik pada kemacetan, penurunan produktivitas, efisiensi ekonomi, hingga daya saing kota Jakarta di tingkat global.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov DKI menargetkan pangsa penggunaan transportasi publik (modal share) dapat mencapai 55 persen pada tahun 2045.

Strategi Pull dan Push

Untuk mencapai target tersebut, Pemprov DKI menerapkan dua pendekatan utama, yakni Pull Strategy dan Push Strategy:

• Pull Strategy: Fokus pada peningkatan daya tarik transportasi publik melalui ekspansi rute Transjabodetabek, MRT, dan LRT. Selain itu, disediakan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, pengembangan kawasan Transit-Oriented Development (TOD), penyediaan fasilitas Park and Ride, serta revitalisasi jalur pedestrian dan sepeda.
• Push Strategy: Langkah pengendalian penggunaan kendaraan pribadi melalui kebijakan ganjil-genap, penerapan disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, perluasan Low Emission Zone (LEZ), hingga rencana pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP).

Perubahan Perilaku dan Elektrifikasi

Selain intervensi infrastruktur dan kebijakan, Pramono menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat. Pemprov DKI telah memulai gerakan internal seperti "Rabu Naik Angkutan Umum" dan "Jumat Hari Bersepeda" bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Jakarta.

“Pemprov DKI juga mempercepat transisi hijau melalui elektrifikasi transportasi publik,” pungkas Pramono, menegaskan komitmen Jakarta dalam mempercepat penggunaan armada bus listrik dan kendaraan operasional ramah lingkungan. (Ant/H-3)