2 hours ago
6
Menteri HAM Natalius Pigai.(Antara)
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan kritik keras sekaligus ajakan untuk melakukan pembenahan dalam pertemuan dengan jajaran DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), para kepala suku, tokoh masyarakat, serta pemuda dan mahasiswa di Kantor DPR Papua Tengah, (17/8). Dalam forum tersebut, Pigai meminta seluruh unsur pemerintahan daerah meninggalkan kebiasaan membawa uang ke Jakarta demi mendapatkan atau memengaruhi suatu kebijakan.
"Pak Pimpinan DPR dan MRP yang terhormat, pelayanan pemerintahan di Jakarta itu gratis tanpa bayar. Jangan membiasakan mengantar uang ke Jakarta! Tidak ada kebijakan negara ini yang bisa dibeli dengan uang. Tidak ada kebijakan negara yang bisa dibeli dengan uang, tidak ada," ungkap Pigai seperti dikutip pada Kamis (20/8).
Pigai juga menyinggung ungkapan lokal yang selama ini kerap digunakan untuk menggambarkan praktik pemberian uang kepada pejabat. "Faktanya ada kok istilah ‘ikan puri bayar ikan hiu’. Lho, faktanya ada? Faktanya itu lawan! Faktanya itu harus kita lawan! Saya ini orang Papua yang setiap hari mengintip benteng cerita orang Papua. Tapi saya jarang ketemu bupati dan pejabat Papua. Boleh dicek di mana pun, saya orang bersih. Saya tidak pernah macam-macam. Minimal tidak ada gosip, kan? saya sendiri juga tidak pernah. Saya malas tahu orangnya," ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa berbagai proses administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan Papua di Jakarta semestinya dapat dilakukan tanpa mengeluarkan biaya.
"Jadi, urusan administrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang terkait dengan Papua di Jakarta, gratis! Tidak bayar! Saya tidak tahu kalau urusan politik. Urusan partai politik dan pencalonan, itu wallahu a’lam. Itu urusan Tuhan dan urusan mereka, bukan kami. Tapi untuk pelayanan pemerintah di Jakarta, tidak ada yang bisa diuangkan," kata Pigai.
"Dan karena itu, jangan gatal tangan. Ambil segepok uang, antar ke Jakarta untuk bayar kebijakan. Kebijakan tidak bisa dibayar, kebijakan itu gratis. Bapak-bapak bayar pajak, hasil pajak itu diberikan kepada kami sebagai gaji dan tunjangan, berdasarkan itulah kita berikan kebijakan. Buang jauh-jauh tradisi ‘ikan puri bayar ikan hiu’ itu," lanjutnya.
Menurut Pigai, kebiasaan membawa uang ke Jakarta juga telah membentuk persepsi negatif terhadap masyarakat Papua di tingkat pusat. Ia menilai praktik tersebut justru membuat posisi dan martabat orang Papua semakin direndahkan.
"Saya punya rahasia. Dalam alam pikiran penguasa di Jakarta, nilai sogokan orang Papua itu lebih tinggi sepuluh kali lipat dari nilai sogokan orang NTT. Untuk urusan partai politik, jika Anda maju sebagai anggota DPR atau bupati/wali kota, orang NTT paling tidak bayar seratus juta rupiah, sedangkan orang Papua untuk satu kursi bisa dua miliar rupiah! Kenapa? Ya karena kita sendiri yang mengantar uang. Kita malah antar uang membesarkan Jakarta," ungkapnya.
"Saya mendengar informasi bahwa rekomendasi dari partai politik untuk pencalonan orang Papua adalah yang termahal di seluruh Indonesia. Para penguasa di Papua yang mau jadi pemimpin tetapi ikut cara itu, jahanam juga. Yang jadi korban siapa? Martabat orang Papua jadi lemah dan rendah," menambahkan.
Pigai kemudian menuturkan bahwa dirinya berusaha mematahkan stigma tersebut melalui sikap dan rekam jejak yang menurutnya bersih. "Anda cek di seluruh media di Indonesia, nama saya adalah salah satu yang terbaik dan terbersih hari ini. Padahal sembilan puluh sembilan persen dalam pandangan Jakarta, orang Papua itu mudah saja dalam hal keuangan," tuturnya.
Saya patahkan cara pandang mereka di pusat kekuasaan di Jakarta dengan cara yang bersih. Sekarang, dengan adanya pertemuan kita ini, minimal di Provinsi Papua Tengah, lakukan saja apa yang saya ungkapkan. Nanti kita akan lihat perubahan demi perubahan di masa yang akan datang,meskipun tidak mungkin bisa selesai cepat, karena itu tradisi,” tutur Pigai.
Tak hanya menyoroti persoalan birokrasi dan pengelolaan keuangan, Pigai juga mengajak para anggota legislatif di daerah agar lebih berani menyuarakan kepentingan masyarakat.
"Saya ini menteri, saya ngomong apa adanya. Mana ada menteri yang ngomong santun dan basa-basi? Saya tidak mau begitu. Saya menteri saja selalu ngomong begini sampai sekarang tidak diganti, apalagi kalian anggota DPR? Kenapa kalian diam terus? Yang tidak boleh dan dilarang negara itu adalah meminta Papua merdeka. Begitu Anda minta Papua merdeka, dicopot besok, selesai. Tapi kalau meminta rakyat sejahtera, adil, makmur, sehat, dan sentosa, memangnya kenapa? Kalian kan menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jalankan itu! Jangan pernah takut untuk menyatakan ketidakadilan," terangnya.
Pigai turut menekankan bahwa keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi pijakan dalam membangun masa depan Papua. "Jika ada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua, maka kita akan melihat matahari keadilan itu muncul mulai dari Papua Tengah," pungkasnya. (Mir/P-3)
