Pramono Sebut Pengendalian Polusi Udara tak Cukup Revisi Perda

Mutu udara di Jakarta.(MI)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menilai pengendalian polusi udara di Ibu Kota tidak cukup hanya dilakukan melalui revisi aturan. Persoalan utama, kata dia, terletak pada pengendalian sumber emisi secara bersama-sama di kawasan aglomerasi Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Pramono merespons dorongan Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) agar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara direvisi.

KPBB menilai aturan yang telah berusia lebih dari dua dekade itu perlu disesuaikan dengan perkembangan Jakarta dan munculnya sumber emisi baru dari sektor transportasi, industri, konstruksi, hingga aktivitas masyarakat.

Pramono menilai persoalan polusi Jakarta tidak bisa hanya dilihat dari wilayah administratif DKI Jakarta. Emisi dari kawasan penyangga juga berpotensi memengaruhi kualitas udara di Ibu Kota.

“Dengan perda yang lama, sebenarnya persoalan utamanya bukan perda. Persoalan utamanya bagaimana koordinasi di aglomerasi Jakarta ini,” kata Pramono di Jakarta Selatan Kamis (20/8).

Pramono secara khusus menyoroti industri di wilayah penyangga yang masih menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Menurutnya, pengendalian terhadap sumber emisi tersebut akan memberikan dampak lebih besar terhadap perbaikan kualitas udara Jakarta. “Terutama bagi daerah-daerah yang masih mengizinkan industrinya menggunakan bahan bakar batu bara. Kalau itu tidak diizinkan, saya yakin dampaknya akan jauh lebih besar,” ujarnya.

Ia mengatakan berbagai kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI, mulai dari pengembangan kendaraan listrik hingga mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, tidak akan sepenuhnya menyelesaikan persoalan jika emisi dari kawasan suburban tidak dikendalikan.

“Jadi, apa pun yang dilakukan pemerintah di dalam Jakarta dengan membuat mobil listrik, transportasinya diperbaiki, orang yang dulu naik transportasi pribadi menjadi transportasi umum, menurut saya belum sepenuhnya akan menyelesaikan,” katanya.

Karena itu, Pramono mendorong pengendalian polusi dilakukan secara terpadu di kawasan aglomerasi, termasuk terhadap industri yang masih menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.

“Kalau di suburban area atau daerah yang melingkupi Jakarta ini masih diizinkan industrinya menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara, itu salah satu sumber utamanya,” tandasnya. (Far/P-3)