6 days ago
3
Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN.(Dok. Antara)
ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Eka Widodo (Edo), mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi 79 pemerintah daerah yang tengah dilanda krisis anggaran. Langkah darurat ini dinilai krusial guna mencegah keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berisiko melumpuhkan pelayanan publik.
Edo menegaskan bahwa defisit anggaran di puluhan daerah tersebut merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan cepat. Menurutnya, jika tidak segera diselesaikan, dampak negatifnya akan langsung dirasakan oleh pegawai pemerintah daerah dan masyarakat luas.
"Sebanyak 79 daerah yang mengalami kekurangan anggaran bukan persoalan kecil. Jika tidak segera diselesaikan, yang akan menjadi korban adalah para pegawai pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik," ujar Edo di Jakarta, Kamis (6/8).
Berdasarkan data yang diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, terdapat 79 pemerintah daerah yang membutuhkan sokongan DAU tambahan. Kebutuhan mendesak untuk pembayaran gaji saat ini mencapai Rp3,7 triliun. Namun, untuk memperkokoh struktur keuangan daerah agar tidak terjadi defisit berulang, diperlukan total suntikan dana hingga Rp14 triliun.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan total kebutuhan anggaran untuk memperkuat fiskal daerah-daerah tersebut bisa mencapai angka Rp20 triliun. Perbedaan angka ini menunjukkan skala tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
Edo mewanti-wanti bahwa ketidakpastian gaji akan merusak motivasi dan kinerja ASN. Ia menekankan bahwa pegawai yang tidak menerima haknya secara tepat waktu dipastikan akan terganggu semangat kerjanya, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Politisi PKB ini meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan segera berkoordinasi untuk memetakan dan menyalurkan bantuan fiskal secara tepat sasaran. Selain kucuran dana segar, Edo menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keuangan daerah.
"Persoalan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih sehat," pungkasnya. (Z-10)
