4 hours ago
1
Legislator DPRD Banten nilai efisiensi PBI BPJS Kesehatan tidak tepat.
REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, –
Anggota DPRD Banten, Muhsinin, menilai bahwa efisiensi anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebesar Rp19 miliar oleh Pemerintah Provinsi Banten tidak tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan tersebut justru mengurangi hak masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Ia menyatakan bahwa efisiensi seharusnya dilakukan pada pos anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Harusnya yang diefisiensi itu di dinas-dinas yang tidak ada kepentingan langsung dengan masyarakat. Itu harus disortir lagi, mana yang benar-benar bermanfaat. Kalau tidak ada, baru diefisienkan," kata Muhsinin yang merupakan anggota Komisi V DPRD Banten di Kota Serang, Selasa.
Informasi mengenai pemangkasan anggaran ini diperolehnya dari BPJS Kesehatan. Dampaknya, banyak warga miskin yang kesulitan menggunakan layanan kesehatan di rumah sakit daerah. "Dana Rp19 miliar itu kan untuk masyarakat miskin, bukan untuk kita. Sekarang, banyak yang berobat ke RS di Banten akhirnya kembali lagi karena BPJS-nya tidak bisa dipakai," tegas Muhsinin.
Dia juga membandingkan kebijakan ini dengan era Gubernur Wahidin Halim. "Dulu zaman Wahidin, asal punya KTP bisa berobat, karena anggarannya banyak, sampai satu juta jiwa. Sekarang hanya Rp500 ribu, bayangin 50 persen dikurangi," katanya.
Muhsinin mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi ini berpotensi membebani pemerintah kabupaten/kota dengan kemampuan fiskal kecil. "Yang kasihan itu masyarakat selatan, Pandeglang sama Lebak, juga Kabupaten Serang. APBD-nya kecil," ujarnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan agar berpihak kepada masyarakat miskin. "Kalau saya tidak ada beban, walau dipotong partai, saya tetap memperjuangkan kepentingan rakyat. Wakil rakyat dilindungi undang-undang, apalagi kalau persoalannya benar. Ini komitmen saya," tutup Muhsinin.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
