Donald Trump umumkan kesepakatan AS dan Venezuela untuk mengelola 65 miliar barel cadangan minyak. Langkah ini diiringi skeptisisme para pengamat.(White House)
PEMERINTAH Amerika Serikat menyepakati perjanjian kerja sama dengan Venezuela untuk mengendalikan lebih dari 65 miliar barel cadangan minyak terbukti milik negara Amerika Selatan tersebut. Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan ini bakal melipatgandakan cadangan minyak Amerika sekaligus menekan harga bahan bakar di tingkat domestik.
Kesepakatan tersebut dicapai di tengah tekanan publik AS terkait lonjakan harga bensin akibat konflik dengan Iran. Trump berkomitmen memanfaatkan cadangan minyak terbesar di dunia milik Venezuela setelah pasukan AS menangkap mantan Presiden Nicolás Maduro pada Januari lalu.
Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodríguez, menyambut baik perjanjian ini sebagai dorongan besar bagi kebangkitan ekonomi negaranya. Menurut Rodríguez, kerja sama ini mencakup pengembangan 17 ladang minyak strategis dengan potensi cadangan 65 miliar barel.
"Investasi ini tidak hanya akan berkontribusi pada pemulihan dan modernisasi industri kami, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi negara kami, keamanan energi di belahan bumi kita, dan keseimbangan yang lebih besar di pasar internasional," ujar Rodríguez dalam sebuah pernyataan.
Rodríguez menambahkan bahwa skema kerja sama ini berpotensi menarik investasi lebih dari US$100 miliar serta menyumbang pendapatan pajak lebih dari US$209 miliar bagi Venezuela. Pihak AS juga menyebutkan bahwa konsesi pengoperasian ladang minyak ini diberikan untuk jangka waktu hingga 100 tahun.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut kesepakatan minyak tersebut sebagai "kemenangan besar bagi rakyat Amerika dan Venezuela." Rubio menyatakan proyek ini dijalankan melalui kemitraan dengan sektor swasta tanpa membebani pembayar pajak AS. Dalam skema tersebut, pemerintah AS dilaporkan akan memegang 55% kendali atas usaha patungan bersama operator swasta.
Kendati demikian, sejumlah pengamat energi dan hukum merespons pengumuman tersebut dengan skeptis. Ketiadaan rincian resmi mengenai teks perjanjian memicu pertanyaan terkait potensi pelanggaran konstitusi dan hukum hidrokarbon di Venezuela.
Presiden konsultansi energi Goldwyn Global Strategies, David Goldwyn, menilai tidak ada preseden bagi pemerintah AS untuk mengoperasikan ladang minyak di negara lain. Ia menyoroti tingginya ketidakpastian politik, ketidakstabilan jaringan listrik, serta keterbatasan kapasitas ekspor Venezuela yang dapat menghambat laju investasi.
Sikap hati-hati juga disampaikan oleh pengamat dari think tank Center for New American Security, Rachel Ziemba.
"Ini tidak mungkin memiliki dampak material apa pun pada pasokan minyak global dalam sebulan ke depan atau bahkan tahun depan," tutur Ziemba.
Pengacara spesialis minyak dan gas, Alexander Kuiper, turut menegaskan bahwa proses konversi cadangan minyak menjadi produksi nyata membutuhkan waktu yang tidak singkat.
"Ini jelas merupakan berita utama untuk membantu mengatasi harga minyak," kata Kuiper. "Apa yang tidak kita ketahui adalah apakah cadangan tersebut benar-benar berubah menjadi investasi nyata atau tidak, dan berapa lama investasi tersebut membutuhkan waktu untuk menghasilkan hasil." (BBC/Z-2)
















































