2 weeks ago
6
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.(Antara)
KEBIJAKAN Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menggelar sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil menangkap begal menuai kritik dari dua menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra.
Merespons kritik tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa selain hak pelaku, hak korban kejahatan juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, korban tindak kriminal sering kali mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak, mulai dari hilangnya rasa aman, perlindungan negara, harta benda, hingga kehilangan nyawa.
“Orang yang menjadi korban kejahatan juga mengalami pelanggaran hak asasi. Mereka kehilangan keamanan, perlindungan negara, harta benda, bahkan banyak yang kehilangan nyawa,” ujar Dedi.
Jaminan Biaya Pengobatan Korban
Dedi menyoroti persoalan pembiayaan pengobatan korban kejahatan yang sering kali terabaikan. Ia mengungkapkan banyak korban mengalami kendala finansial saat harus menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka yang diderita.
Sebagai solusi konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan untuk menjamin seluruh biaya pengobatan korban kejahatan tanpa terkecuali.
“Di Provinsi Jawa Barat, seluruh korban kejahatan dijamin biaya rumah sakitnya oleh pemerintah provinsi, berapa pun biayanya,” tegasnya. Kebijakan ini, lanjut Dedi, lahir dari pengalamannya mendampingi banyak korban yang kesulitan biaya medis.
Perlindungan Hak Pelaku Kejahatan
Meski fokus pada korban, Dedi menyatakan bahwa pelaku kejahatan yang mengalami luka—baik saat proses penangkapan maupun akibat amuk massa—tetap memiliki hak untuk mendapatkan penanganan medis. Ia mengakui bahwa dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum terkendala anggaran untuk membiayai perawatan pelaku di rumah sakit.
Dedi bahkan mengaku pernah secara pribadi membantu pembiayaan perawatan pelaku kejahatan karena besarnya biaya yang harus ditanggung. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban maupun pelaku tidak bertentangan dengan prinsip penegakan hukum.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-duanya,” tambahnya.
Apresiasi atas Kritik Menteri
Terkait masukan dari Natalius Pigai dan Yusril Ihsa Mahendra, Dedi menyatakan sangat menghargai kritik tersebut. Ia memastikan Pemprov Jabar tetap berkomitmen melindungi HAM dalam setiap langkah penegakan hukum agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri.
“Saya menyampaikan terima kasih atas kritik dari Menteri HAM yang mengingatkan saya agar jangan sampai melanggar HAM terhadap pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri,” kata Dedi.
Ia menganggap masukan tersebut sebagai pengingat penting agar seluruh kebijakan keamanan di Jawa Barat tetap berjalan dalam koridor hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (SG/I-1)
