2 hours ago
5
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Balai Kota Bogor, Jawa Barat.(Dok. Pemkot Bogor)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, tengah mematangkan langkah strategis untuk melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) di lima kawasan utama. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengurangi kesemrawutan kota sekaligus menyediakan ruang usaha yang lebih representatif dan tertib bagi para pedagang.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan bahwa konsep penataan ini bukan sekadar pembersihan, melainkan solusi jangka panjang bagi ekosistem perkotaan. Penataan ini mencakup aspek wilayah, kenyamanan berusaha bagi pengusaha mikro, hingga estetika kota secara keseluruhan.
Berdasarkan pembahasan di Balai Kota Bogor pada Selasa (25/8/2026), Pemkot Bogor telah menyiapkan konsep dan gambaran teknis untuk penataan ulang di lima titik krusial, yaitu:
- Jalan MA Salmun
- Jalan Nyi Raja Permas
- Kawasan Merdeka
- Kawasan Pasar Anyar
- Jalan Dewi Sartika
"Kita berusaha bertahap memberikan solusi untuk pedagang kaki lima. Ada solusi untuk wilayahnya, ada solusi untuk pengusaha nanti yang bisa menempati, berusaha, dan ada kenyamanan di situ," ujar Dedie A. Rachim.
Berbeda dengan pola penertiban konvensional, Pemkot Bogor mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan terintegrasi. Dedie menjelaskan bahwa gambar teknis untuk kelima kawasan tersebut sudah dibahas secara mendalam agar selaras dengan visi penataan kawasan perkotaan yang berkelanjutan.
Meskipun sebelumnya Pemkot telah berhasil merelokasi sejumlah PKL ke lokasi yang lebih layak seperti Pasar Bersih Jambu Dua dan Pasar Sukasari, tantangan di lapangan masih ditemukan. Masih adanya pedagang yang kembali berjualan di badan jalan dan pedestrian menjadi alasan kuat mengapa penataan di lima kawasan baru ini harus dilakukan secara lebih masif dan terukur.
Penataan PKL ini juga menjadi bagian dari komitmen Kota Bogor dalam mendukung gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dedie menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bekerja ekstra guna menghilangkan kekumuhan di wilayah-wilayah strategis tersebut.
"Pokoknya hal-hal seperti itu (kekumuhan) tidak boleh ada lagi di Bogor. Kita harus dukung gerakan yang sudah dicanangkan Presiden, yaitu gerakan ASRI," tegasnya.
Cakupan Penataan: Dari PKL hingga Transportasi
Rencana besar ini tidak hanya menyasar sektor perdagangan informal, tetapi juga mencakup perbaikan infrastruktur lingkungan dan ketertiban umum secara luas, meliputi:
- Pembersihan Lingkungan: Melalui kegiatan korve rutin dan pembersihan saluran air serta sungai untuk mencegah banjir dan bau tidak sedap.
- Ketertiban Ruang: Penertiban reklame yang tidak sesuai aturan dan penanganan parkir liar yang memakan bahu jalan.
- Transportasi Publik: Penindakan tegas terhadap angkutan umum yang berhenti atau "ngetem" sembarangan, yang selama ini menjadi pemicu utama kemacetan di sekitar kawasan pasar.
Dedie menilai ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas oleh para pengemudi angkutan umum sangat bertolak belakang dengan semangat pembangunan Kota Bogor. Oleh karena itu, integrasi antara penataan PKL dan penertiban transportasi menjadi kunci keberhasilan program ini.
| Lokasi Utama | MA Salmun, Nyi Raja Permas, Merdeka, Pasar Anyar, Dewi Sartika |
| Relokasi Sebelumnya | Pasar Bersih Jambu Dua, Pasar Sukasari |
| Fokus Lingkungan | Pembersihan sungai, saluran air, dan korve rutin |
| Ketertiban Umum | Penertiban parkir liar, reklame, dan angkutan umum |
Pemkot Bogor memastikan bahwa seluruh proses penataan ini akan dilaksanakan secara bertahap. Fokus utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi pedagang dengan hak masyarakat luas untuk mendapatkan kota yang bersih, tertib, dan nyaman. (Ant/I-1)
