4 hours ago
1
Wali siswa mengecek kualitas hidangan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Pejaten Barat 01 Pagi, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025). SDN Pejaten Barat 01 Pagi mengambil langkah antisipatif dengan melibatkan komite orang tua murid untuk mengawasi proses pendistribusian MBG dari dapur SPPG hingga mengecek kualitas makanan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Kesehatan DKI Jakarta bekerja sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dilakukan guna memastikan pengolahan makanan yang aman dan layak bagi siswa sebagai penerima manfaat program pemerintah tersebut.
"Kami sedang berkolaborasi dengan SPPG termasuk juga PTSP untuk percepatan penerbitan SLHS. Jadi secara masif kami akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ulang," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).
Dia menjelaskan, sejak awal pihaknya sudah melakukan inspeksi ke dapur-dapur MBG. Mereka pun didorong untuk mempercepat pemenuhan persyaratan SLHS agar sertifikat dapat diterbitkan.
Hingga saat ini, belum ada dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta yang mengantongi SLHS. Sebanyak 180 dapur MBG masih berproses untuk mendapatkan SLHS.
"Kalau yang berbasis sertifikat belum ada, sedang berproses semua," kata Ani.
Pada September lalu, pemerintah pusat mewajibkan setiap SPPG untuk memiliki SLHS. Ini sudah menjadi syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.
Hal ini sebagai tindak lanjut adanya pelbagai kejadian luar biasa (KLB) di beberapa lokasi program prioritas MBG. Di Jakarta, misalnya, sebanyak 60 siswa dari 10 lokasi mengalami keracunan makanan usai menyantap sajian MBG. Berdasarkan hasil laboratorium, sebagian besar penyebabnya adalah bakteri.
Dalam hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya percepatan SLHS bagi seluruh dapur MBG untuk memastikan standar kebersihan, kualitas SDM dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.
Menkes menargetkan percepatan ini rampung dalam waktu sebulan. Karena itu, pemerintah daerah dan BGN dilibatkan untuk mengawasi proses persiapan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan hingga penyajian makanan.
Dia mengatakan per September lalu sudah lebih dari 100 dapur MBG yang memiliki SLHS.
sumber : Antara
