2 hours ago
1
Anggota Brigade Izzedine al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, mengambil bagian dalam parade gencatan senjata di Deir al-Balah, Jalur Gaza, Ahad, 19 Januari 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL— Hamas menyatakan bersedia menyerahkan pemerintahan Jalur Gaza, namun menegaskan bahwa mereka tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rakyat Palestina.
“Kami siap tidak memerintah Gaza, kami tidak keberatan,” kata pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, dalam wawancara dengan CNN, Jumat (27/9/2025).
Dia menambahkan bahwa eksistensi Hamas di dalam struktur rakyat Palestina tidak bisa diabaikan.
Sejak menguasai Gaza dari Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin Fatah pada 14 Juni 2007, Hamas telah menjalankan pemerintahan hingga perang Gaza pecah pada Oktober 2023.
Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mempresentasikan rencana 21 poin kepada para pemimpin Arab dan Muslim di sela Sidang Umum PBB ke-80 di New York, sebagai bagian dari pengaturan pasca perang untuk Gaza.
Menurut laporan Israel Channel 12, rencana Trump antara lain mencakup pembentukan pemerintahan Gaza tanpa Hamas, pembentukan pasukan keamanan gabungan Palestina dan negara-negara Arab-Muslim, serta pendanaan Arab-Islam untuk rekonstruksi, dengan keterlibatan terbatas dari PA.
Trump dikabarkan mendesak para pemimpin mendukung rencana tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegas menyebut tujuan perang adalah membebaskan semua sandera, menghancurkan kemampuan militer sekaligus pemerintahan Hamas, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman — secara efektif menginginkan penghapusan peran Hamas.
Lebih lanjut, Hamad juga menceritakan selamat dari serangan udara Israel di Qatar yang menurutnya suatu keajaiban, karena rudal menghantam di dekat lokasi mereka.
Dia mengklaim bahwa pasukan Israel berusaha menyasar pihak yang terlibat negosiasi.
Pada 9 September, Israel membom kepemimpinan Hamas di Doha.
sumber : Antara
