6 days ago
3
Pejalan kaki berjalan di jembatan penyeberangan orang (JPO), di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta.(Dok. Antara)
KOALISI Pejalan Kaki mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) untuk segera melakukan renovasi terhadap sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), mulai dari kawasan Stasiun Universitas Indonesia (UI) hingga Pasar Minggu. Langkah ini dinilai mendesak karena kondisi fasilitas penyeberangan di jalur tersebut memerlukan pembenahan total demi keamanan dan kenyamanan warga.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, merinci sejumlah titik yang menjadi sorotan utama, meliputi kawasan Mampang, HR Rasuna Said, Tebet, Pancoran, hingga ke arah Pasar Minggu dan JPO di area UI.
"JPO kawasan Mampang, Rasuna Said sampai ke Tebet, ya. Tebet, Pancoran, itu sampai Pasar Minggu sampai JPO yang ada di UI," ujar Alfred saat dihubungi di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Sorotan Aksesibilitas dan Kelompok Rentan
Selain jalur utama tersebut, Alfred juga menyoroti kondisi JPO di kawasan Cakung. Menurutnya, fasilitas di sana menyulitkan masyarakat karena tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitas penyeberangan di permukaan jalan (pelican crossing atau zebra cross).
Kondisi JPO yang sulit diakses, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil, memicu fenomena berbahaya di mana warga lebih memilih menyeberang langsung di badan jalan yang padat kendaraan.
Alfred menekankan bahwa penyediaan fasilitas penyeberangan yang aman, inklusif, dan mudah diakses merupakan indikator vital dalam mewujudkan visi Jakarta sebagai kota global. Menurutnya, kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur, tetapi dari seberapa ramah kota tersebut bagi pejalan kaki (walkable city).
"DKI Jakarta cukup kencang bicara kota global. Jadi, yang kita lihat itu, kota-kota global itu sudah mulai bicara bagaimana inklusivitas dan juga walkable city-nya," tegas Alfred.
Evaluasi Fasilitas Eksisting
Pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga rutin mengevaluasi efektivitas fasilitas yang sudah ada. Alfred menyarankan agar pembangunan JPO di masa depan didasarkan pada kajian kebutuhan yang mendalam, seperti volume lalu lintas dan lebar jalan, bukan sekadar menjadi solusi tunggal di setiap ruas jalan.
Ia menambahkan, jika pembangunan JPO tetap menjadi pilihan, maka standar aksesibilitas wajib dipenuhi, seperti penyediaan lift yang berfungsi penuh atau jalur landai (ramp) yang memadai.
Berdasarkan data saat ini, terdapat sebanyak 230 unit JPO yang berada di bawah pengawasan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Koalisi Pejalan Kaki berharap ratusan aset tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya agar benar-benar memberikan rasa aman bagi warga Jakarta. (Ant/H-3)
