2 weeks ago
7
Mantan Gubernur BI Perry Warjiyo.(Dok. Antara)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini akan diambil jika keterangan Perry dinilai krusial bagi kebutuhan penyidikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemanggilan saksi didasarkan pada kebutuhan penyidik untuk mengungkap perkara secara terang benderang. Ia menegaskan bahwa status purnatugas seseorang tidak secara otomatis menjadi alasan pemanggilan.
“Pemanggilan terhadap saksi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (28/7).
Kasus ini berfokus pada dugaan korupsi penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Program Peduli Jasa Keuangan (PJK) periode 2020-2023. Penyelidikan dimulai sejak Desember 2024 setelah adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pengaduan masyarakat.
Dalam perjalanannya, KPK telah menetapkan dua tersangka pada 7 Agustus 2025, yakni anggota Komisi XI DPR RI Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG). Keduanya merupakan legislator periode 2019-2024 yang kembali terpilih untuk periode 2024-2029.
Penyidik sebelumnya juga telah melakukan penggeledahan di Gedung Bank Indonesia pada 16 Desember 2024 dan Kantor OJK pada 19 Desember 2024. KPK berkomitmen mendalami keterlibatan seluruh pihak guna memperbaiki tata kelola lembaga keuangan tersebut di masa depan.
Perry Warjiyo sendiri baru saja dinyatakan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur BI oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 27 Juli 2026. Hingga saat ini, KPK masih terus memantau perkembangan penyidikan sebelum memutuskan jadwal pemanggilan saksi-saksi baru. (Z-10)
