2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Saldo anggaran lebih atau SAL pemerintah sempat menumpuk hingga pemerintah harus menahan penerbitan utang. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Prima Bhakti saat menjelaskan mengenai dinamika perubahan besaran SAL pemerintah.
"Kita pernah kejadian 2023 itu kan penerimaan pajak tinggi banget, nah otomatis dampaknya kalau belanjanya serapan normal, pasti SAL naik," kata Prima di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Pada 2023 silam pendapatan negara memang sempat jauh melampaui target, dan bahkan pertumbuhannya jauh lebih cepat dari belanja negara.
Realisasi pendapatan negara dan hibah hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp 2.774,30 triliun (112,64% dari target APBN 2023), tumbuh 5,25% (yoy).
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga akhir tahun itu Rp 3.121,94 triliun (101,99% dari pagu APBN 2023) dengan pertumbuhan hanya 0,83% (yoy).
Kondisi itu kata Prima sempat membuat SAL pemerintah sangat tinggi, menjadikannya harus meminta Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Suminto untuk rem penerbitan surat utang atau bonds.
Sebagai catatan, SAL pemerintah per akhir 2023 senilai Rp 459,5 triliun. Hingga 2024, besaran anggaran SAL itu hanya berkurang sedikit menjadi Rp 458,5 triliun.
"Waktu itu saya sama Pak Minto bilang udah deh utangnya rem dulu karena kita masih punya cash cukup, jadi kurang lebih begitu," ucap Prima.
Meski begitu, Prima menekankan, besaran angka SAL itu belum ada apa-apanya dibanding kondisi saat Covid-19 yang sempat tembus ke level Rp 600 triliun.
"Tertinggi itu pada saat Covid karena kita harus menyiapkan dana untuk bayar vaksin, bayar rumah sakit, bayar apa itu. Di zaman Covid Itu bisa sampai Rp 600 triliun uang yang kita hold," tegas Prima.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Ungkap Total Utang Pemerintah Rp10.269 T di Akhir 2024
