6 days ago
4
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(Antara)
ANALIS politik, hukum, dan isu intelijen Boni Hargens menilai wacana pergantian Kapolri berisiko merugikan Presiden Prabowo Subianto jika dipaksakan dalam situasi politik yang sedang sensitif saat ini. Menurut Boni, momentum pergantian pimpinan Korps Bhayangkara pascapolemik kasus hukum yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan rawan dipelintir oleh kelompok oposisi untuk membangun narasi yang mendiskreditkan pemerintah.
Ia mengingatkan, meski keputusan tersebut merupakan hak prerogatif presiden dan sah secara hukum, setiap kebijakan eksekutif di Indonesia selalu diuji dari sisi benturan persepsi dan narasi publik.
"Kelompok oposisi dapat mengklaim bahwa pergantian Kapolri dilakukan karena Kapolri terlalu berani mengusut kasus korupsi yang melibatkan oknum dari Kejaksaan Agung. Sebuah narasi yang menghubungkan keputusan administratif dengan dugaan intervensi terhadap penegakan hukum," ujar Boni kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/8).
Boni menegaskan bahwa opini yang menyesatkan sekalipun dapat menjadi sangat efektif apabila disebarkan pada momen yang pas dan menyasar segmen masyarakat yang memiliki kecurigaan terhadap pemerintah.
Mengacu pada konsep butterfly effect (efek kupu-kupu), Boni menyarankan agar Presiden Prabowo menunda atau mengabaikan sementara ide pergantian Kapolri guna mencegah dampak reaksi berantai yang berpotensi menggoyahkan stabilitas politik.
"Saya tidak mengadvokasi penolakan permanen terhadap wacana pergantian Kapolri, melainkan menyarankan agar ide tersebut diabaikan sementara oleh presiden. Menunda bukan berarti lemah, melainkan bentuk kecerdasan strategis yang mempertimbangkan ekosistem politik dan persepsi publik," jelas Boni.
Boni menekankan bahwa dua pihak yang paling rentan dirugikan oleh bergulirnya isu pergantian Kapolri saat ini adalah Presiden Prabowo secara personal serta reputasi independensi institusi penegak hukum secara umum. Ia mengingatkan bahwa legalitas suatu tindakan tidak serta-merta menjadikannya bijaksana secara politik jika dieksekusi pada momen yang kurang tepat.
"Evaluasi tentang pergantian Kapolri bukan soal siapa yang layak menjabat, melainkan pengingat bahwa dalam politik, timing adalah segalanya. Keputusan yang tepat di waktu yang salah bisa menjadi bumerang," pungkasnya. (Faj/P-3)
