Pentagon Sembunyikan Data Korban Sipil Serangan Udara AS di Yaman

Warga Yaman.(Al Jazeera)

RATUSAN warga sipil dilaporkan tewas atau terluka akibat serangan udara Amerika Serikat di Yaman tahun lalu. Namun, hingga kini Pentagon belum mengakui jumlah korban tersebut secara publik maupun memberikan laporan lengkap kepada Kongres, menurut dokumen yang ditinjau oleh NBC News dan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui serangan tersebut.

Tiga serangan mematikan yang terjadi pada April 2025 tersebut merupakan bagian dari Operation Rough Rider, serangan militer selama 53 hari yang diluncurkan Presiden Donald Trump kurang dari dua bulan setelah menjabat di periode kedua. Operasi ini bertujuan menghentikan pemberontak Houthi yang didukung Iran dari ancaman terhadap kapal dan sekutu di kawasan tersebut.

Meskipun kelompok hak asasi manusia melaporkan kemungkinan jatuhnya korban sipil dalam skala besar, Pentagon sebelumnya menilai tidak ada korban sipil dari perang udara AS melawan pasukan Houthi di Yaman. Hingga saat ini, pihak Pentagon belum menanggapi permintaan komentar terkait temuan terbaru ini.

Dokumen Internal dan Tekanan Kongres

Dokumen yang ditinjau menunjukkan korespondensi antara Pentagon dan anggota parlemen yang mencoba mendapatkan rincian serangan. Dalam surat kepada Senator Elizabeth Warren pada Maret lalu, Derrick Anderson, asisten sekretaris Pentagon untuk operasi khusus, menyatakan bahwa Komando Pusat AS (Centcom) telah meninjau puluhan serangan.

Anderson menulis bahwa 15 insiden masih dalam peninjauan aktif dan tiga serangan pada April 2025 memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Penilaian menyimpulkan bahwa serangan AS tersebut lebih mungkin daripada tidak (more likely than not) mengakibatkan korban sipil.

Dua sumber yang mengetahui serangan tersebut menyebutkan sekitar 150 warga sipil kemungkinan tewas dalam dua serangan pertama, dengan sekitar 200 lain luka-luka. Kelompok AirWars melaporkan secara spesifik bahwa 84 warga sipil tewas dan 150 terluka dalam serangan di pelabuhan Ras Isa saja.

Ancaman Pemotongan Anggaran

Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) 2027 kini mewajibkan Pentagon untuk merilis investigasi bahaya sipil yang tidak disunting beserta dokumen pendukung untuk tiga serangan di Yaman tersebut. Jika gagal mematuhi, Kongres berwenang menahan sejumlah dana, termasuk biaya perjalanan untuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Selain kasus di Yaman, undang-undang tersebut juga menuntut transparansi atas serangan AS terhadap sekolah di Minab, Iran, pada Februari lalu yang menewaskan lebih dari 170 orang, mayoritas anak-anak. Investigasi Centcom terhadap insiden Minab dilaporkan hampir selesai.

Kritik terhadap Transparansi Administrasi

Di bawah kepemimpinan Trump, AS dinilai lebih tertutup mengenai operasi militer dibandingkan administrasi sebelumnya. Amanda Klasing, Direktur Nasional Amnesty International USA, mengecam penanganan serangan udara ini sebagai tindakan mengerikan.

"Administrasi ini telah memangkas program-program Pentagon yang dimaksudkan untuk mencegah bahaya sipil dan menghindari pertanggungjawaban publik atas kasus-kasus korban sipil," ujar Klasing. Investigasi Inspektur Jenderal memang menemukan bahwa di bawah Menhan Pete Hegseth, pendanaan dan staf untuk upaya pengurangan dampak korban sipil dipangkas secara signifikan.

Meskipun perang dengan Houthi akhirnya mencapai kesepakatan gencatan senjata--Houthi berjanji berhenti menargetkan kapal AS dan AS berjanji menghentikan serangan udara==jejak korban sipil yang tidak terhitung tetap menjadi isu krusial yang menuntut pertanggungjawaban Washington. (NBC/I-2)