Ilustrasi( Dok. KBRI Tokyo)
KOTA Hiroshima, Jepang, pada Kamis (6/8/2026) menyerukan penghapusan senjata nuklir secara total kepada para pemimpin dunia. Seruan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan 81 tahun tragedi peledakan bom atom oleh Amerika Serikat di kota tersebut, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Pemerintah Kota Hiroshima menyesalkan fakta bahwa senjata nuklir masih dijadikan sebagai "alat intimidasi" oleh negara-negara besar dalam berbagai konflik militer saat ini. Wali Kota Hiroshima, Kazumi Matsui, dalam Deklarasi Perdamaian yang dibacakan pada upacara tahunan tersebut, memberikan peringatan keras mengenai risiko pengulangan sejarah kelam.
"Meremehkan sifat tidak manusiawi senjata nuklir dan menerima penggunaan kekuatan demi mengejar kemakmuran sendiri berisiko memicu siklus balas dendam yang pada akhirnya dapat berujung pada Hiroshima atau Nagasaki berikutnya," tegas Matsui.
Kegagalan Konsensus Global
Peringatan tahun ini berlangsung dalam suasana keprihatinan internasional setelah Konferensi Tinjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) terbaru gagal menghasilkan dokumen konsensus untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Kegagalan ini terjadi di tengah konflik yang masih membara, termasuk invasi Rusia ke Ukraina dan ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat terhadap Iran.
Matsui menilai kegagalan diplomasi tersebut disebabkan oleh para pemimpin politik yang saling menyalahkan demi membenarkan tindakan masing-masing. Menurutnya, sikap tersebut mengguncang fondasi stabilitas global dan mengabaikan kewajiban internasional yang diatur dalam NPT.
| Tanggal Peristiwa | 6 Agustus 1945 (Pukul 08.15) |
| Estimasi Korban (1945) | Sekitar 140.000 jiwa |
| Rata-rata Usia Penyintas (Hibakusha) | Di atas 86 tahun |
| Status NPT | Gagal mencapai konsensus (Mei lalu) |
Sikap Pemerintah Jepang
Di tengah memburuknya keamanan kawasan, muncul perdebatan mengenai peninjauan kembali tiga prinsip non-nuklir Jepang (tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir). Namun, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan bahwa pemerintah tetap berpegang teguh pada prinsip tersebut.
"Sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami kehancuran akibat serangan nuklir dalam perang, Jepang memiliki misi untuk terus berupaya mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir," ujar PM Takaichi. Meski mengakui sulitnya proses pelucutan senjata, ia menekankan bahwa perjalanan menuju perdamaian tidak boleh dihentikan.
Pesan PBB dan Masa Depan
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, melalui pernyataan yang dibacakan oleh Izumi Nakamitsu, memperingatkan bahwa mekanisme pengaman nuklir kini berada di bawah tekanan besar. Ia menyoroti adanya ancaman penggunaan senjata nuklir yang kembali digaungkan atas nama kekuasaan dan pemaksaan.
Wali Kota Matsui juga mendesak pemerintah Jepang untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam Konferensi Tinjauan Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir pada November mendatang. Hingga saat ini, Jepang belum bergabung dalam perjanjian tersebut karena masih mengandalkan payung nuklir Amerika Serikat sebagai strategi penangkalan (deterrence).
Upacara peringatan ditutup dengan mengheningkan cipta tepat pada pukul 08.15, waktu di mana pesawat pengebom Enola Gay menjatuhkan bom uranium di atas Hiroshima 81 tahun silam. Tiga hari setelah Hiroshima, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, yang kemudian memicu menyerahnya Jepang kepada Sekutu dan mengakhiri Perang Dunia II. (Ant/I-1)
















































