2 weeks ago
4
Ahmad al-Sharaa.(Al Jazeera)
PRESIDEN Suriah Ahmed Al Sharaa mengungkapkan bahwa pemerintahannya tengah mengupayakan kesepakatan keamanan dengan Israel. Langkah diplomasi ini dilakukan melalui mediasi sejumlah negara dengan harapan menjadi titik awal terciptanya perdamaian yang lebih luas di kawasan Timur Tengah tanpa mengorbankan kedaulatan Suriah.
Dalam wawancara pada program Al Muqabala yang dilansir Al Jazeera, Selasa (28/7), Al Sharaa menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut bertujuan untuk mencegah bentrokan militer langsung. Namun, ia menegaskan bahwa diplomasi ini memiliki batasan yang jelas terkait wilayah teritorial.
"Kami berharap kesepakatan keamanan dengan Israel ini bisa menjadi pintu masuk menuju perdamaian yang komprehensif. Perjanjian ini dipastikan tidak akan kompromi atau mengorbankan hak berdaulat Suriah atas wilayah Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel secara ilegal sejak 1973," tegas Al Sharaa.
Stabilitas Kawasan dan Isu Libanon
Sejak Al Sharaa mengambil alih kepemimpinan pascaruntuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024, wilayah selatan Suriah kerap menjadi sasaran serangan udara dan pelanggaran perbatasan. Kesepakatan keamanan ini dipandang sebagai solusi strategis untuk meredam ketegangan tersebut.
Selain hubungan dengan Israel, Al Sharaa turut menepis isu mengenai rencana intervensi militer Suriah ke Libanon. Ia menyatakan bahwa stabilitas Libanon sangat krusial bagi keamanan nasional Suriah.
"Kedatangan krisis atau kejatuhan ke dalam kekacauan di Libanon dipastikan bakal memberikan dampak langsung dan seketika terhadap stabilitas di Suriah. Kami mendukung penuh pembatasan senjata dan penentuan keputusan perang atau damai secara eksklusif berada di tangan otoritas negara Libanon," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa krisis di Libanon memerlukan solusi multidimensi yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial, bukan sekadar pendekatan keamanan.
Tantangan Ekonomi dan Sanksi Internasional
Di tengah upaya diplomasi, Al Sharaa juga memperingatkan risiko eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang dapat mengganggu stabilitas kawasan secara masif. Di sektor domestik, ia menyoroti hambatan pemulihan ekonomi akibat sanksi internasional.
Menurutnya, pencabutan sanksi ekonomi dari AS dan negara-negara lain tidak akan memberikan dampak signifikan selama Suriah masih masuk dalam daftar negara sponsor terorisme. Status tersebut dinilai menjadi penghalang utama bagi normalisasi ekonomi nasional.
Komitmen Pascakonflik dan Orang Hilang
Terkait urusan internal, pemerintah Suriah menyatakan tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan dengan Syrian Democratic Forces (SDF) meskipun terdapat keterlambatan dalam implementasinya.
Sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi pascakonflik (2011-2024), Damaskus juga mengumumkan pembentukan komite khusus untuk menangani kasus orang hilang. Komite ini direncanakan bekerja dengan standar internasional dan menggandeng pakar dari luar negeri.
"Komite khusus ini akan bekerja secara ketat mematuhi seluruh standar internasional yang berlaku. Pihak otoritas Suriah akan menjalin kerja sama erat dengan negara-negara luar yang memiliki keahlian dan pengalaman spesialis di bidang pencarian orang hilang," pungkas Al Sharaa.
