6 days ago
6
Kota Jakarta .(MI/Ramdani)
RENCANA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerbitkan obligasi daerah dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kota. Skema pembiayaan ini menjadi jawaban di tengah penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai inovasi pendanaan ini patut diapresiasi karena tidak membebani masyarakat dengan pungutan pajak baru.
“Kalau memang bermanfaat untuk pembangunan Jakarta, penerbitan obligasi daerah ini merupakan langkah yang baik. Setidaknya, Pak Pramono sedang mencari solusi di tengah berkurangnya DBH dan TKD dari pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov DKI perlu mencari sumber pendanaan lain,” kata Trubus di Jakarta, Kamis (6/8).
Ia menjelaskan bahwa obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan jangka panjang yang ideal untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur berkelanjutan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Pada akhirnya, dana yang dihimpun adalah uang publik yang harus digunakan kembali untuk pembangunan Jakarta dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Trubus.
PELUANG JADI CONTOH BAGI DAERAH LAIN
Trubus menambahkan, keberanian Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam mencari alternatif pembiayaan di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) konvensional berpotensi menjadi acuan nasional.
“Cara berpikir ini memberikan ruang bagi daerah lain untuk mencari alternatif pembiayaan seperti ini. Kalau berhasil, Jakarta bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain,” tutur Trubus.
Sebenarnya, kata dia, Pemprov DKI memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dari instrumen fiskal lain, seperti penerapan pajak pada kendaraan listrik atau implementasi sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP). Namun, opsi penarikan pajak tambahan tersebut sengaja dihindari agar tidak memberatkan warga.
Trubus mencontohkan, jika kendaraan listrik dikenai pajak, hasilnya minimal dapat digunakan untuk pembangunan jalan. Begitu pula dengan jalan berbayar bagi kendaraan, baik motor maupun mobil, yang berpotensi menjadi sumber pemasukan besar.
“Tetapi, Pramono tidak mengambil langkah itu untuk menarik pajak tambahan,” ungkap Trubus.
TARGET RP5,2 TRILIUN PADA 2027
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun pada 2027, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 abad Jakarta.
Gubernur Pramono menegaskan bahwa instrumen ini dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di Ibu Kota.
“Rencana penerbitan obligasi daerah ini telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2027. Obligasi tersebut akan menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan daerah untuk mendukung berbagai proyek pelayanan publik,” kata Pramono dalam kegiatan Capacity Building Penerbitan Obligasi Daerah di Tribrata Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan, Selasa (4/8). (Ant/P-2)
