6 days ago
5
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X(MI/Agus Utantoro)
GUBERNUR DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menanggapi pertanyaan awak media terkait wacana pemerintah pusat yang akan menaikkan gaji kepala daerah. Menurut dia, hal tersebut diserahkan ke pemerintah pusat.
"Saya tidak tahu, itu terserah pusat, keputusan Presiden. Kalau menaikkan gaji kepala daerah kan itu putusan Presiden, tidak bisa diintervensi siapa pun," kata Sri Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (5/8).
Menurut dia, gaji kepala daerah dari dulu sampai sekarang sama saja. Sebagai Gubernur dirinya pun tidak bisa menaikkan gaji sendiri karena akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sultan pun mengomentari terkait tantangan utama dari kondisi perekonomian saat ini. Menurut dia, pemerintah daerah tidak sekadar melakukan efisiensi, tetapi juga memastikan sistem manajemen anggaran bisa fokus sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Bahkan, ia pun tidak mempermasalahkan penundaan pelaksanaan program tertentu demi fokus penggunaan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan, yaitu menangani kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi daerah.
"Kalau perlu ditunda, ya ditunda. Anggaran kira-kira bisa (difokuskan untuk) memberikan bantuan untuk menangani kemiskinan dan sebagainya," terang dia.
Menurut dia, pemerintah daerah juga bisa menurunkan biaya operasional hingga 30%. Namun, kalau dinilai masih berlebih, anggaran itu juga bisa diturunkan.
Menurut dia, penggunaan anggaran berkaitan dengan sistem manajemen, bukan masalah dipotong atau tidak dipotong, dihemat atau tidak dihemat. (AT/E-4)
