1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) Anak Arifah Fauzi agar gerbong khusus wanita dipindah ke area tengah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Usulan itu dikritik dan dianggap usulan tersebut tidak etis.
Fajar Afryandi (34 tahun), seorang desainer grafis di perusahaan swasta di Jakarta Selatan, menilai usulan Menteri PPPA soal pemindahan gerbong khusus wanita sangat tidak berdasar. Pria asal Tangerang yang biasa menggunakan KRL untuk bekerja itu menegaskan penumpang pria juga berhak mendapat kenyamanan dan keamanan.
"Jadi poin utamanya bukan cuma mindahin posisi gerbong, tapi gimana menciptakan sistem transportasi KRL yang aman dan nyaman untuk semua penumpang, baik pria maupun wanita," kata Fajar saat dihubungi Republika, Rabu (29/4/2026).
Menurut Fajar, usulan pemindahan gerbong tersebut berpotensi menjadi bentuk diskriminasi gender. Karena dia menilai, usulan itu terkesan melanggengkan norma toksik bahwa laki-laki harus lebih kuat, lebih tahan sakit, tidak boleh lemah, yang padahal dalam hal keselamatan semua harus diperlakukan setara.
"Usulan mindahin gerbong wanita ke area tengah itu apakah artinya beliau menormalisasi bahwa laki-laki harus lebih kuat, harus lebih bisa nahan sakit dan lainnya? Jika begitu maksudnya, ini diskriminasi berbasis gender," kata dia.
Fajar menyebut fokus utama pemerintah seharusnya mekakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari mengapa tidak adanya palang pintu resmi sehingga taksi bisa menerobos perlintasan kereta hingga masalah sinyal. Menurut dia evaluasi tersebut lebih penting daripada berkutat pada gagasan memindahkan gerbong.
"Yang harus diperbaiki adalah sistem, cari akar masalahnya di mana. Saya kira yang lebih krusial adalah memastikan tabrakan itu tidak pernah terjadi lagi. Itu yang harus dipikirin. Coba kita cek kejadian kemarin, kenapa taksi itu bisa berani lewat dan mogok di rel kereta? Bukannya malah ngelempar gagasan ngawur," kata Fajar.
la pun menyarankan agar pemerintah fokus pada peningkatan sistem kereta api secara menyeluruh, termasuk modernisasi teknologi persinyalan agar lebih minim kesalahan. Selain itu, ia juga mendorong penambahan dan penertiban palang pintu kereta api.
"Coba deh tertibin Pak Ogah, ormas-ormas yang katanya ada di balik palang ilegal itu. Ini lebih penting, karena budaya ormas kayak gini tuh bikin bahaya buat keselamatan," ujar Fajar.
Sementara itu, Aleysa Wiguna (25 tahun) pengguna KRL perempuan yang bekerja di kreatif agensi di Jakarta Pusat, berpendapat bahwa usulan memindahkan gerbong perempuan tidak bijaksana. Menurut dia, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan kecelakaan serupa tidak terjadi lagi.
"Emang terkesannya sih baik ya usulan ini, tapi menurut aku ini gak bisa bijaksana. Karena nyawa itu mau cewek atau cowok itu sama-sama berharga," kata dia.
Perempuan asal Bogor tersebut tak memungkiri bahwa kecelakaan tragis di Stasiun Bekasi Timur sangat memilukan, terutama bagi perempuan seperti dia. Ia pun mengaku sangat sedih saat mengetahui kisah para korban.
"Dari kemarin aku suka nangis sendiri mikirin gimana itu para korban, nggak kebayang lagi capek-capeknya pulang kerja terus dalam sekejap ada insiden," kata Aleysa.
Ia menyarankan agar pemerintah berkomitmen membenahi sistem dan tata kelola perkeretaapian, alih-alih memindahkan gerbong. "Tapi ya saran aku jangan sih cuma mindahin gerbong, harusnya berbenah secara menyeluruh aja," kata dia.
Aleysa kemudian bercerita bahwa selain dirinya, sang kakak juga masih menggunakan KRL untuk menjangkau Jakarta. Karenanya ia pun tak bisa membayangkan bagaimana jika kecelakaan serupa menimpa kakak laki-lakinya.
"Kakak aku juga yang cowok sama kerjanya di Jakarta. Jadi kayak, ya aku nggak mau kalau kakak aku juga kenapa-napa. Intinya kecelakaan ini nggak boleh terjadi lagi, mau cewek atau cowok berhak ngerasa aman," kata dia.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidin angkat bicara terkait Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi yang mengusulkan pemindahan kereta khusus perempuan KRL ke tengah rangkaian, sementara kereta ujung depan dan belakang untuk laki-laki. Bobby menyebut keselamatan penumpang menjadi prioritas perusahaan tanpa melihat gender.
"Bagi kami, keselamatan tidak ada toleransinya sama sekali, tidak ada kompromi sama sekali, dan kami tidak membedakan gender laki-laki dan perempuan," ujar Bobby saat konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Rabu (28/4/2026).
Bobby menjelaskan penempatan kereta khusus di bagian depan dan belakang rangkaian KRL untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses bagi penumpang perempuan. Bobby menyampaikan pemisahan kereta khusus bentuk komitmen KAI dalam meminimalisasi pelecehan bagi para perempuan.
"(Kereta khusus perempuan) memberikan keamanan yang lebih karena itu lebih dekat dengan penjaga yang ada di situ. Maka dari ujung ke ujung. Jadi untuk sementara aspek itu yang kita gunakan untuk keselamatan," kata Bobby.
Bobby menegaskan aspek keselamatan adalah prioritas utama KAI. Pihaknya tidak memberikan toleransi maupun menurunkan tingkat keselamatan dari para pelanggan pengguna jasa KAI untuk seluruh penumpang.
"Tentunya kami terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan, baik selama masa pemulihan maupun setelah masa pemulihan. Kami sampaikan lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini, kami terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan, perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan," kata Bobby.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai usulan pemindahan gerbong khusus wanita ke area tengah bukanlah solusi atas persoalan keselamatan penumpang KRL Commuter Line. Usulan ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi sebagai respon atas kecelakaan kereta antara KRL dan Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur.
"Bukan solusi itu, perpindahan gerbong khusus wanita tidak akan menjadi solusi ke depan," kata Djoko saat dihubungi Republika, Rabu (29/4/2026).
Djoko menegaskan bahwa persoalan keselamatan operasional kereta tidak bisa disederhanakan hanya pada pengaturan posisi gerbong. Menurutnya, diperlukan langkah-langkah sistematis dan berbasis risiko untuk mencegah kecelakaan serupa di masa mendatang.
Sebagai solusi, ia menyarankan agar ada pemisahan jalur operasional karena KRL dan kereta antarkota memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental. Penyelesaian proyek Double-Double Track Jakarta-Cikarang tidak hanya penting untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga keselamatan. Dalam jangka menengah, jelas Djoko, konsep ini perlu diperluas seiring dengan pengembangan layanan KRL ke wilayah yang lebih jauh.
"Selama pemisahan belum sepenuhnya terwujud, pengaturan kecepatan dan jarak antar kereta harus memberikan margin keselamatan yang memadai. Konsekuensi kapasitas rel akan berkurang dan jadwal perjalanan kereta api perlu direvisi," kata Djoko.
la juga mendorong percepatan penghapusan perlintasan sebidang di koridor padat. Dengan frekuensi perjalanan kereta yang tinggi, waktu penutupan perlintasan akan semakin panjang dan berpotensi menimbulkan antrean kendaraan.
Djoko menilai dalam kondisi disiplin pengguna jalan yang masih rendah, risiko pelanggaran dan kecelakaan akan terus meningkat. Oleh karena itu, pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti underpass dan overpass perlu menjadi prioritas berbasis risiko.
Ia juga menyoroti perlunya penataan ruang di sepanjang jalur kereta api. Menurut dia, aktivitas masyarakat yang tidak terkendali, akses tidak resmi, serta lemahnya penegakan tata ruang dapat menjadi sumber gangguan serius bagi operasional kereta.
"Diperlukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan lingkungan jalur tetap aman dan sesuai peruntukannya," kata dia.
Lebih lanjut, Djoko mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama regulator. la menekankan bahwa pendekatan keselamatan modern tidak hanya berfokus pada respons setelah kejadian, tetapi harus mampu mencegah kesalahan kecil berkembang menjadi kecelakaan fatal.
"Kalau rekomendasi ini diterapkan, tata kelolanya baik, maka gerbong depan maupun belakang akan jauh lebih aman," kata Djoko.
la juga menyarankan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menambahkan materi keselamatan bertransportasi dan berlalu lintas sejak pendidikan usia dini. la percaya hal ini bisa menanamkan kesadaran dan budaya tertib lalu serta menekan risiko kecelakaan di masa depan.
"Keselamatan transportasi adalah investasi jangan panjang, bukan beban biaya," tegas Djoko.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengusulkan pemindahan posisi gerbang khusus wanita ke area tengah, dari yang tadinya di paling depan dan belakang. Menurut dia, jika merujuk pada kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, posisi gerbong ujung belakang dan depan lebih berisiko saat terjadi kecelakaan.
"Dengan peristiwa ini, kami mengusulkan kalau bisa gerbong perempuan ditempatkan di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung depan dan belakanh, sementara yang perempuan di tengah," kata Arifah dalam keterangannya.
Kecelakaan kereta terjadi di wilayah Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam, melibatkan KRL Commuter Line dengan kereta api antar kota Argo Bromo Anggrek. Tercatat 14 orang dilaporkan meninggal dunia serta 84 orang mengalami luka. Semua korban meninggal dan luka diidentifikasi sebagai perempuan dewasa, mengingat kecelakaan ini menghantam gerbong ujung belakang atau gerbong khusus wanita.
