1 day ago
5
ilustrasi kekuasaan ada batasnya.(MI)
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan seluruh pihak agar tidak memperlakukan kekuasaan sebagai sesuatu yang dapat dipertahankan tanpa batas. Menurutnya, kekuasaan merupakan mandat rakyat yang memiliki batas waktu dan harus dijalankan dengan mempertanggungjawabkan kehendak rakyat.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9).
Karena itu, AHY menegaskan hak politik masyarakat tidak boleh dibatasi. Ia meminta hak setiap warga negara untuk memilih maupun dipilih tetap dijamin sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi. “Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” tegasnya.
Selain itu, AHY menilai demokrasi tidak semestinya dipersempit hanya pada penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi, kata dia, juga ditopang oleh pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya masyarakat, kebebasan pers dan masyarakat sipil, serta mekanisme checks and balances yang berjalan sehat. “Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu,” ujar AHY.
Menurutnya, demokrasi yang sehat tetap membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun, kekuatan pemerintah harus berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan, kepatuhan terhadap hukum, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat,” kata AHY.
AHY juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai Reformasi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Ia menekankan bahwa kompetisi politik harus berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan demokratis. “Pemilu harus berlangsung jujur, adil, bebas, dan demokratis,” tegasnya.
Untuk memastikan prinsip tersebut berjalan, AHY meminta TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, aparatur sipil negara (ASN), serta seluruh aparatur negara menjaga profesionalitas dan netralitas dalam Pemilu. “TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar fasilitas dan sumber daya negara tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Menurutnya, seluruh fasilitas negara semestinya dikembalikan pada fungsi utamanya untuk melayani kepentingan masyarakat. “Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis,” kata AHY.
Lebih lanjut, AHY menekankan perlunya memastikan seluruh peserta Pemilu memperoleh perlakuan yang adil. Ia menilai kemenangan politik harus lahir dari mandat dan kepercayaan rakyat, bukan dari penggunaan kekuasaan atau fasilitas negara.
“Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat,” tutur AHY.
Dalam pidatonya, AHY mengajak Demokrat mengambil pelajaran dari pengalaman partai tersebut ketika berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Ia secara khusus menyinggung 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), termasuk proses pergantian kekuasaan yang berlangsung setelah dua periode pemerintahan.
“Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode,” pungkasnya. (Dev/P-3)
