5 hours ago
1
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkaji informasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di India yang disebut mampu memproduksi listrik dengan biaya hanya 3 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh). Kajian tersebut dilakukan untuk menemukan formula efisiensi baru bagi pengembangan energi surya di Indonesia.
Bahlil mengaku telah menugaskan tim teknis untuk memverifikasi langsung praktik pengelolaan PLTS berkapasitas 220 megawatt (MW) di India. Hasil peninjauan diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan guna menekan biaya produksi listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di dalam negeri.
"Tapi di India, saya baca salah satu media, ini ada pembangunan PLTS 220 megawatt dengan biaya hanya 3 sen. Kalau itu bisa diterapkan di Indonesia. Saya lagi mengirim tim untuk mengecek di sana. Kalau itu benar, maka saya pikir ini sebuah hal yang juga bisa kita elaborasi untuk bisa kita lakukan," ujarnya di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Bahlil menjelaskan, biaya produksi PLTS di Indonesia saat ini masih berkisar antara 6 hingga 8 sen per kWh. Perbedaan angka tersebut menandakan adanya ruang efisiensi yang besar melalui perbaikan teknologi, kebijakan, dan struktur investasi. Dia menyebut, benchmarking terhadap negara lain penting untuk menemukan langkah terukur dalam pengembangan energi bersih.
India menjadi acuan menarik karena berhasil menekan harga listrik melalui skala ekonomi dan sistem rantai pasok yang efisien. Menurut Bahlil, pemerintah berupaya memetik pembelajaran serupa dengan tetap menyesuaikannya terhadap kondisi geografis dan kebutuhan energi nasional.
Bahlil menegaskan, transisi energi tetap menjadi prioritas strategis pemerintah. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, ESDM menargetkan tambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 69,5 gigawatt (GW). Saat ini, bauran energi nasional sudah mencapai 14 hingga 15 persen dari total kapasitas listrik sebesar 100 GW.
"Kita ingin setiap desa itu punya satu megawatt solar panel. Dan ini akan massif, lagi dihitung betul ini. Kalau satu megawatt solar panel di setiap desa, desa kita ada sekitar 80 ribu. Berarti ada 80 ribu megawatt atau 80 gigawatt. Bahkan dalam arahan Bapak Presiden dibutuhkan kurang lebih sekitar 80 sampai 100 gigawatt," ucap ketua umum DPP Partai Golkar itu.
