2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai imbas berulangnya kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan lembaganya tidak akan berkompromi terhadap keselamatan penerima manfaat.
"Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, utamanya anak-anak penerima MBG, jadi prioritas utama," ujar Nanik saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Beberapa dapur layanan MBG yang dinonaktifkan antara lain SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu, SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari, SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti, dan SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung, Sulawesi Tengah.
Nanik menambahkan, puluhan SPPG yang dinonaktifkan kini masih menunggu hasil uji laboratorium yang tengah dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Hasil pemeriksaan itu akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lebih lanjut, baik berupa perbaikan, penguatan pengawasan, maupun sanksi bagi mitra penyelenggara yang terbukti lalai.
"BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh dapur MBG yang dikelola SPPG wajib memiliki alat uji (test kit) untuk memastikan makanan aman sebelum diedarkan ke sekolah-sekolah, anak-anak balita, dan ibu hamil.
Alat uji tersebut menjadi bagian dari standar operasional prosedur (SOP) yang wajib dipenuhi seluruh SPPG guna mencegah kasus keracunan terulang.
"Jadi, saudara-saudara, 30 juta penerima kita bangga, tapi kita risau masih ada kasus keracunan. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur MBG. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern dan tidak terlalu mahal untuk membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, sebelum distribusi harus diuji dulu semua, serta langkah preventif lainnya," kata Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (29/9/2025).
sumber : ANTARA
