Ceuta Minta Pemerintah Spanyol Deportasi Migran Ilegal ke Maroko

4 days ago 20
Ceuta Minta Pemerintah Spanyol Deportasi Migran Ilegal ke Maroko Perbatasan Maroko dan Spanyol.(Dok AFP)

PEMERINTAH wilayah otonom Ceuta kembali mendesak otoritas Spanyol agar segera memulangkan seluruh migran ilegal yang memasuki wilayah tersebut menyusul lonjakan kedatangan dari Maroko dalam beberapa waktu terakhir.

"Semua orang yang memasuki Ceuta secara ilegal dalam gelombang ini harus segera dipulangkan melalui perlintasan perbatasan Tarajal," kata Vivas kepada wartawan seusai bertemu Raja Spanyol Felipe VI, Kamis (6/8).

Pemimpin Ceuta, Juan Jesus Vivas, menjelaskan bahwa wilayah yang dipimpinnya kini menghadapi tekanan kemanusiaan yang cukup berat. Menurut dia, antara 3.000 hingga 6.000 migran masih berada di Ceuta, meski pemerintah terus memindahkan sebagian dari mereka ke daratan utama Spanyol.

Vivas juga menyoroti kondisi anak-anak sebagai persoalan yang paling mendesak. Ia menyebut kelompok anak di bawah umur tanpa pendamping menjadi tantangan terbesar dalam penanganan gelombang migrasi tersebut.

Menurut Vivas, kapasitas fasilitas perlindungan di Ceuta sebenarnya hanya mampu menampung sekitar 90 anak tanpa pendamping. Namun, saat ini jumlah anak yang berada di bawah perlindungan negara telah mencapai sekitar 1.100 orang.

Selain itu, Vivas menilai situasi yang terjadi tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan migrasi. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol sekaligus Uni Eropa sehingga membutuhkan respons tegas dari pemerintah pusat.

Dalam sepekan terakhir, Ceuta, wilayah otonom Spanyol yang berada di pesisir Afrika Utara dan berbatasan langsung dengan Maroko, mengalami lonjakan arus migran dalam jumlah besar.

Laporan menyebutkan sekitar 60.000 orang memasuki Ceuta hanya dalam kurun waktu satu hari. Angka tersebut tergolong sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk wilayah itu yang diperkirakan sekitar 85.000 jiwa.

Merespons perkembangan tersebut, sejumlah pejabat dari negara-negara anggota Uni Eropa, di antaranya Denmark, Italia, Republik Ceko, dan Finlandia, turut menyerukan agar keanggotaan Spanyol di kawasan Schengen ditangguhkan untuk sementara. (Ant/E-4)

Read Entire Article
Perekonomian | Teknologi | Alam | Otomotif | Edukasi | Lifestyle |