3 hours ago
6
Ilustrasi(Dok Ist)
Dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks membuat kemampuan generasi muda Indonesia memahami isu global dan kepentingan antarnegara semakin penting.
Konflik, perdagangan, migrasi, energi, keamanan, dan sengketa wilayah laut dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional dan kehidupan masyarakat.
Karena itu, penguatan literasi politik global tidak cukup melalui pembelajaran teori. Generasi muda juga membutuhkan pengalaman praktik untuk memahami bagaimana suatu negara memperjuangkan kepentingan, melakukan negosiasi, membangun koalisi, dan mencari kesepakatan dalam forum internasional.
Upaya itu dilakukan Kelompok Pengabdian Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Pasundan melalui program pengabdian kepada masyarakat (PkM) berbasis simulasi Model United Nations (MUN).
Program yang berlangsung selama satu bulan di Laboratorium Diplomasi Universitas Pasundan, Bandung, itu melibatkan 50 siswa SMA dari berbagai wilayah Jawa Barat. Mayoritas peserta berasal dari Kota Bandung dan kegiatan turut melibatkan Forum OSIS Kota Bandung.
Ketua Tim PkM Iyan Septiyana mengatakan simulasi MUN dirancang agar pelajar tidak hanya memahami diplomasi dan politik internasional secara teoritis, tetapi juga merasakan langsung proses negosiasi dalam forum multilateral.
“Kami ingin pelajar tidak hanya memahami diplomasi dan politik internasional dari sisi teori, tetapi juga mengalami bagaimana sebuah negara memperjuangkan kepentingannya, bernegosiasi, membangun koalisi, dan mencari kesepakatan,” ujar Iyan.
Menurutnya, pengalaman tersebut dapat membentuk pola pikir kritis dan terbuka terhadap berbagai perspektif, terutama ketika generasi muda menghadapi derasnya informasi mengenai persoalan global.
Sebelum simulasi, peserta mendapatkan pembekalan mengenai diplomasi, hukum internasional, struktur dan fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hukum laut internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), mekanisme penyelesaian sengketa, serta tata cara persidangan MUN.
Peserta kemudian berperan sebagai delegasi 13 negara dalam simulasi United Nations General Assembly (UNGA), antara lain Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, Britania Raya, Korea Selatan, Filipina, Malaysia, Vietnam, Brasil, Norwegia, Prancis, Thailand, dan China.
Mereka dituntut menyampaikan posisi negara, mempertahankan kepentingan nasional, bernegosiasi, membangun koalisi, hingga menyusun rancangan resolusi. Simulasi berlangsung melalui opening statement, moderated debate, unmoderated caucus, penyusunan draft resolution, hingga voting.
Salah satu isu yang dibahas adalah hukum laut internasional, termasuk batas wilayah dan keamanan maritim. Perbedaan posisi negara terhadap UNCLOS membuat peserta menghadapi dinamika negosiasi yang kompleks.
Anggota Tim PKM Profesor Anton Minardi mengatakan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa diplomasi tidak sekadar kemampuan berbicara, tetapi juga kemampuan mendengarkan, memahami kepentingan pihak lain, menyusun strategi, dan menemukan solusi.
Dinamika terlihat dalam proses voting. Sebagian besar negara menyetujui rancangan resolusi, sementara Britania Raya memberikan suara menolak dan China memilih abstain. Kondisi itu menggambarkan bagaimana kepentingan nasional, hukum internasional, dan strategi negosiasi saling berinteraksi dalam diplomasi multilateral.
Hasil evaluasi menunjukkan 28 dari 50 peserta mengikuti program hingga selesai atau memiliki completion rate 56%. Wawancara terbuka juga menunjukkan peserta memperoleh pemahaman baru mengenai politik internasional, diplomasi, UNCLOS, dan mekanisme persidangan PBB.
Tim PkM menilai simulasi MUN dapat dikembangkan sebagai metode pembelajaran partisipatif untuk memperkuat literasi politik global. Program ke depan dapat diperluas dengan jumlah peserta lebih besar serta isu yang lebih dekat dengan kehidupan generasi muda, seperti kesehatan dan pendidikan.
"Penguatan literasi politik global diharapkan membuat generasi muda tidak sekadar menjadi konsumen informasi internasional, tetapi mampu memahami persoalan dunia secara kritis serta melihat kaitannya dengan kepentingan Indonesia," pungkas Iyan.(H-2)
