3 days ago
2
Anggota Komisi II DPR RI M. Giri Ramanda N. Kiemas(DPR RI)
FRAKSI PDI Perjuangan DPR RI merekomendasikan agar wacana kenaikan gaji kepala daerah ditunda. Kebijakan tersebut dinilai kurang tepat di tengah tantangan kondisi ekonomi dan tekanan fiskal saat ini.
Sikap tersebut disampaikan secara bersamaan oleh dua legislator PDIP, yakni Anggota Komisi II DPR Giri Ramanda Kiemas dan Anggota Komisi XI DPR Harris Turino.
"Dengan kondisi banyak ASN yang belum dibayar layak serta banyak indikator yang perlu kita bahas, saya rasa kenaikan gaji kepala daerah harus ditunda dahulu" ujar Giri Ramanda Kiemas
"dengan kondisi fiskal seperti saat ini, saya khawatir jika hal tersebut akan mengakibatkan adanya penarikan pemasukkan negara melalui pajak yang nantinya akan dibebankan kembali ke masyarakat" ujar Harris Turino
Mereka menilai jika menaikkan gaji dari kepala daerah bukan merupakan motivated facto dari kepala daerah dan tidak akan berefek signifikan sehingga diharapkan bisa ditunda
"Ya berdasarkan penelitian memang gaji itu bukan motivated factor. sehingga idealnya ada indikator indikator dari kinerja kepala daerah yang bisa menjadi dasar peningkatan gaji misalnya pelayanan publik, bagaimana birokrasi daerah dan lain lainnya" tutur giri
Menyikapi hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berkesimpulan jika wacana kenaikan gaji kepala daerah bisa ditunda dahulu dengan kondisi ekonomi saat ini dan juga perlu ada kajian-kajian yang mendukung hal terebut
"Bukan tidak setuju, namun pertama ada kondisi fiskal yang tidak memungkinkan lalu banyak ASN yang belum layak dan terakhir belum ada indikator-indikator kerja yang mendukung untuk menilai kinerja kepala daerah" ujarnya. (P-4)
