22 hours ago
8
Ilustrasi.(Magnific)
KECERDASAN buatan (AI) menyusup ke mesin politik Pemilu Sela Amerika Serikat 2026. Sejumlah kandidat dari partai besar mulai mengakui dalam laporan keuangan kampanye mereka bahwa mereka menggunakan teknologi ini untuk mendekati pemilih, meskipun ada batasan ketat yang diberlakukan oleh perusahaan AI terkemuka untuk melindungi integritas pemilu.
Analisis dari Washington Post terhadap pengungkapan dana kampanye menemukan bahwa 39 kandidat kongres melaporkan pembayaran untuk langganan OpenAI pada siklus pemilu kali ini. Dua di antaranya secara eksplisit menyatakan dalam dokumen resmi bahwa mereka menggunakan langganan tersebut untuk periklanan, padahal kebijakan OpenAI dengan tegas melarang kandidat menggunakan alat mereka untuk membuat iklan politik.
Pelanggaran Kebijakan di Tengah Persaingan
Anggota DPR Mike Lawler (Republik), yang mencalonkan diri kembali di distrik pinggiran New York, tercatat sebagai kandidat dengan pengeluaran OpenAI terbesar sejak 2025, yakni sekitar US$3.260 (sekitar Rp50,5 juta) untuk ChatGPT. Juru bicara Lawler, Ciro Riccardi, membela langkah tersebut dengan menyebutnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas tim.
Selain kandidat individu, sekitar 30 Komite Aksi Politik (PAC) dan partai juga melaporkan pembayaran ke OpenAI. Komite Nasional Republik (RNC) menjadi pembelanja politik terbesar dengan nilai sekitar US$9.700 (sekitar Rp150 juta).
Catatan Penting: Konsultan politik menyebutkan bahwa data laporan keuangan kemungkinan besar masih di bawah angka sebenarnya. Banyak kandidat enggan mengakui penggunaan AI karena kekhawatiran akan menurunnya kepercayaan pemilih terhadap pesan yang dihasilkan mesin.
Paradoks Transparansi dan Efisiensi
Eric Wilson, seorang strategi digital Republik, mengungkapkan bahwa AI digunakan secara luas untuk menulis email, naskah iklan, dan skrip pesan. Namun, hampir tidak ada yang mau mengakuinya secara terbuka. "Kita tahu itu terjadi, tetapi tidak ada yang membicarakannya," ujar Wilson.
Kurangnya transparansi ini mencerminkan paradoks: AI generatif semakin lazim, dan kandidat merasa akan tertinggal jika tidak menggunakannya. Di sisi lain, studi menunjukkan pemilih cenderung tidak mempercayai pesan yang diketahui dibuat oleh AI.
Katie Harbath, CEO Anchor Change dan mantan eksekutif Meta, memprediksi bahwa mendekati hari pemilihan, lebih banyak kampanye akan mengalihkan pembuatan iklan AI ke pihak luar seperti super PAC untuk menghindari tanggung jawab langsung, serupa dengan cara mereka menangani iklan negatif.
Ketidakkonsistenan Penegakan Aturan OpenAI
OpenAI menyatakan bahwa alat mereka hanya boleh digunakan untuk tugas internal yang bertanggung jawab seperti riset, perencanaan, dan administrasi. Namun, pengujian lapangan menunjukkan penegakan aturan yang tidak konsisten.
Dalam suatu eksperimen, ChatGPT sempat bersedia membuat pesan penggalangan dana yang ditargetkan secara mikro untuk demografi tertentu (seperti ibu-ibu), yang jelas melanggar kebijakan perusahaan. Namun, pada waktu yang berbeda, sistem tersebut menolak permintaan serupa. Ketidakkonsistenan ini memungkinkan kampanye untuk terus mencari celah dalam aturan pemilu OpenAI.
Risiko Disinformasi dan Deepfake
Para peneliti khawatir penggunaan AI yang luas akan membuka era baru disinformasi yang lebih cepat dan murah. AI memungkinkan microtargeting yang sangat personal, yaitu jutaan pesan berbeda dapat dikirimkan ke individu pemilih secara spesifik.
Meskipun lebih dari 30 negara bagian di AS membuat undang-undang yang membatasi penggunaan deepfake dalam kampanye, sumber daya untuk penegakan hukum masih sangat terbatas. Tantangan terbesarnya bukan lagi sekadar kemampuan AI menciptakan gambar palsu, melainkan bagaimana teknologi ini mengubah cara warga mendapatkan informasi dan menjadi warga negara yang terinformasi. (The Washington Post/I-2)
