2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat pengawasan lapangan terhadap anggaran program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan ini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan kantor daerah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pengawasan tidak dilakukan dari jarak jauh. Pihaknya memiliki perwakilan bendahara di setiap provinsi dan daerah administratif tingkat dua di Indonesia.
"Kami tidak mengandalkan pengawasan jarak jauh. Kami memiliki perwakilan bendahara di setiap provinsi dan daerah administratif tingkat dua di seluruh Indonesia," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/8).
Purbaya menjelaskan, kantor daerah DJPb di tingkat kabupaten dan kota telah melakukan survei lapangan yang komprehensif di Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat. Langkah ini dilakukan untuk meninjau secara sistematis seluruh aspek operasional dan keuangan dari unit-unit layanan tersebut.
"Kami menggunakan jejak di tingkat lapangan ini untuk meninjau secara sistematis seluruh aspek operasional dan keuangan dari unit-unit layanan ini," tambahnya.
Temuan Evaluasi Lapangan
Berdasarkan laporan pemantauan yang diterima, Purbaya menilai program nasional ini secara umum berjalan dengan baik. Meski demikian, evaluasi di lapangan mengidentifikasi sejumlah kekurangan spesifik di beberapa lokasi.
Kekurangan tersebut memerlukan perbaikan administratif dan operasional. Purbaya menegaskan bahwa laporan evaluasi ini akan disampaikan langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
"Secara keseluruhan, pelaksanaannya berjalan dengan baik. Meskipun kami mengidentifikasi berbagai kekurangan spesifik lokasi, kami akan menyampaikan temuan ini kepada BGN agar dapat melakukan penyesuaian struktural yang diperlukan ke depannya," kata Purbaya.
Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan implementasi program seiring dengan perluasannya. Menteri menambahkan, koordinasi formal dengan Kepala BGN yang baru diangkat, Sudaryono, akan dilakukan setelah konsolidasi internal lembaga tersebut selesai.
Realisasi Anggaran
Program nasional ini merupakan salah satu komitmen fiskal terbesar pemerintah. Realisasi anggaran untuk program makan gratis mencapai Rp101,1 triliun (setara 6,5 miliar dolar AS) pada akhir kuartal kedua tahun 2026.
Dengan anggaran tersebut, program ini telah memberikan dukungan gizi kepada 63,13 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
