23 hours ago
6
Rilis survei nasional Arus Survei Indonesia, di Jakarta, Minggu (6/9). (Dok. MI)
DUKUNGAN publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih berada di atas 60%. Salah satu program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), juga masih mendapat dukungan mayoritas masyarakat, bahkan menunjukkan respons positif di kalangan Gen Z dan Milenial.
Temuan tersebut terungkap dalam survei nasional Arus Survei Indonesia (ASI) bertajuk Evaluasi Kinerja & Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei menunjukkan 61,4% masyarakat masih percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara 57,6% menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
"Kalau kita melihat tingkat kepercayaan, angkanya mencapai 61,4%. Artinya, secara umum mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif'an dalam rilis survei nasional di Jakarta, Minggu (6/9).
Tingkat kepercayaan tersebut terdiri atas 9,1% responden yang sangat percaya dan 52,3% yang cukup percaya. Sebaliknya, 35,9% menyatakan tidak percaya, yang terdiri atas 29,9% kurang percaya dan 6% sangat tidak percaya. Adapun 2,7% responden tidak tahu atau tidak menjawab.
Untuk tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo, sebanyak 57,6% responden menyatakan puas. Rinciannya, 9% sangat puas dan 48,6% cukup puas. Sementara 40,6% menyatakan tidak puas dan 1,8% tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut Ali, perbedaan antara tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan dan kepuasan terhadap kinerja presiden menunjukkan persepsi publik masih cenderung positif, meski terdapat kelompok masyarakat yang belum puas maupun belum percaya.
“Kalau kita bedakan, kepercayaan kepada pemerintahan berada di angka 61,4%, sementara kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 57,6%. Ini menunjukkan bahwa secara umum persepsi publik masih cenderung positif, meskipun terdapat kelompok masyarakat yang belum puas dan belum percaya,” katanya.
Salah satu program pemerintah yang masih mendapat dukungan publik adalah MBG. Sebanyak 51,5% responden menyatakan setuju program tersebut dilanjutkan, terdiri atas 12,3% sangat setuju dan 39,2% cukup setuju.
Dukungan tersebut hanya terpaut tipis dari kelompok yang tidak setuju MBG dilanjutkan, yakni 45,4%. Sebanyak 29,6% kurang setuju dan 15,8% sangat tidak setuju, sedangkan 3,3% tidak tahu atau tidak menjawab.
“Kalau melihat hasil survei, mayoritas masyarakat masih menyatakan setuju apabila program Makan Bergizi Gratis dilanjutkan. Angkanya memang tidak terlalu jauh, tetapi dukungan publik masih berada di atas angka ketidaksetujuan,” ujar Ali.
Yang menarik, dukungan terhadap MBG terlihat cukup kuat pada kelompok generasi muda. Berdasarkan tabulasi silang berdasarkan usia, 54,6% responden Gen Z atau kelompok usia 17–23 tahun menyatakan puas terhadap pelaksanaan MBG.
Pada kelompok Milenial berusia 24-39 tahun, tingkat kepuasan juga berada di atas 50%, yakni 50,4%.
“Ini menarik karena ketika kita lihat berdasarkan kelompok usia, tingkat kepuasan Gen Z mencapai 54,6% dan Milenial 50,4%. Artinya, pada dua kelompok generasi ini terdapat kecenderungan penilaian yang positif terhadap program MBG,” kata Ali.
Menurut dia, respons positif dari kelompok usia muda menunjukkan MBG memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Program yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan gizi tersebut juga berpotensi menjadi salah satu modal pemerintah dalam mempertahankan dukungan publik.
Namun, Ali mengingatkan bahwa dukungan terhadap MBG tidak berarti pemerintah dapat mengabaikan evaluasi. Dengan selisih dukungan dan penolakan yang relatif tipis, kualitas pelaksanaan menjadi faktor penting untuk menentukan apakah penerimaan publik terhadap program tersebut dapat bertahan.
“Yang penting bukan hanya programnya dilanjutkan, tetapi bagaimana kualitas pelaksanaannya. Ketika masyarakat merasakan manfaat secara nyata, tentu dukungan terhadap program akan semakin kuat,” tuturnya.
Hal serupa berlaku terhadap tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Ali mengatakan kepercayaan yang saat ini berada di atas 60% harus dipandang sebagai modal sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Kepercayaan publik tentu bukan sesuatu yang permanen. Karena itu, angka ini harus dibaca sebagai modal sekaligus evaluasi. Pemerintah perlu menjaga apa yang sudah mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dinilai kurang,” ujarnya.
Survei ASI dilakukan pada 23-29 Juli 2026 di 38 provinsi di Indonesia melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden. Penarikan sampel menggunakan metode Multistage Random Sampling, dengan margin of error (MoE) plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (Z-10)
