3 days ago
3
Mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Todd Blanche, resmi menjadi Jaksa Agung AS pada Sabtu (8/8).(Getty Images)
SENAT Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Todd Blanche, sebagai Jaksa Agung AS pada Sabtu (8/8). Pengangkatan tersebut berlangsung di tengah kekhawatiran Demokrat bahwa Departemen Kehakiman semakin dipolitisasi.
Blanche dikonfirmasi dengan perolehan suara 50-49. Dua senator Republik, Susan Collins dan Lisa Murkowski, bergabung dengan seluruh senator Demokrat untuk menolak pencalonannya.
Blanche sebelumnya telah menjalankan tugas sebagai pejabat Jaksa Agung AS. Sebelum bergabung dengan pemerintahan Trump, ia merupakan pengacara pribadi Trump dan mewakilinya dalam sejumlah perkara pidana.
"Saya sangat merasa terhormat atas kepercayaan dan keyakinan yang diberikan Presiden Trump kepada saya untuk memimpin Departemen Kehakiman," kata Blanche melalui unggahan di X.
"Saya berterima kasih kepada Senat karena tetap bekerja hingga larut untuk menyelesaikan proses ini. Kepada para pegawai negeri yang berdedikasi di Departemen Kehakiman, terima kasih atas pekerjaan Anda setiap hari untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan negara kita," ujarnya.
Trump sebelumnya menyebut Blanche sebagai 'bintang' dan memberikan dukungan kuat terhadap pencalonannya. Pengangkatan Blanche menjadi bagian dari upaya Trump memperkuat kendali pemerintahannya terhadap lembaga-lembaga yang secara tradisional memiliki tingkat independensi tinggi.
Namun, Demokrat sejak awal menentang pencalonan tersebut. Mereka menilai hubungan profesional Blanche dengan Trump berpotensi mengganggu independensi Departemen Kehakiman.
"Jaksa agung seharusnya menjadi pengacara rakyat," kata Senator Dick Durbin, anggota Demokrat paling senior di Komite Kehakiman Senat.
"Blanche terus bertindak sebagai pengacara pribadi presiden, memperlakukan Departemen Kehakiman seperti firma hukum yang hanya melayani satu klien--presiden," ujar Durbin.
Proses konfirmasi Blanche sempat menghadapi ketidakpastian karena Partai Republik hanya menguasai mayoritas tipis di Senat. Tanpa dukungan sebagian senator Republik, pencalonannya berisiko gagal.
Salah satu persoalan yang menjadi perdebatan adalah upaya membentuk dana senilai US$1,8 miliar untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang disebut Trump sebagai korban penuntutan bermotif politik.
Dana tersebut diperkirakan juga dapat mencakup orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Kerusuhan itu terjadi ketika pendukung Trump berusaha mencegah pengesahan kemenangan Joe Biden dalam Pemilu Presiden AS 2020.
Isu lain yang menjadi sorotan adalah proposal yang dinilai tidak lazim untuk memberikan kekebalan kepada Trump dari pemeriksaan pajak.
Konfirmasi Blanche memperkuat posisi pemerintahan Trump dalam pengelolaan Departemen Kehakiman. Penunjukan mantan pengacara pribadi presiden sebagai jaksa agung juga diperkirakan terus menjadi sorotan terkait independensi penegakan hukum di AS. (CNA/B-3)
