6 hours ago
1
Penari barongsai bersiap untuk menyambut penumpang yang turun dari Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (29/1/2025). PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menggelar pertunjukan barongsai untuk menghibur dan memberikan kenyamanan kepada penumpang serta memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dioperasikan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Ia mengaku enggan jika APBN menanggung beban utang proyek tersebut.
Purbaya mengatakan, sebenarnya ia belum dihubungi oleh pihak Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengenai ide tersebut. Namun, ia menekankan bahwa semestinya KCIC yang berada di bawah naungan BPI Danantara punya manajemen pembiayaan sendiri.
Diketahui, KCIC merupakan perusahaan patungan hasil konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan perusahaan China. PSBI merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang merupakan salah satu perusahaan pelat merah yang dikelola BPI Danantara.
“Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (mengelola utang proyek KCJB) dari situ,” kata Purbaya yang hadir secara virtual dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Purbaya menegaskan, tidak semua perusahaan pelat merah harus terbantu penyelesaian beban utangnya dengan uang negara/APBN.
“Jangan kita lagi. Karena kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah),” tuturnya.
