3 days ago
17
Penandatanganan pakta pertahanan Saudi, Turki, dan Pakistan.(Al Jazeera)
PEMIMPIN dari Turki, Arab Saudi, dan Pakistan resmi menandatangani perjanjian pertahanan bersama pada Jumat (7/8), yang meletakkan dasar bagi hubungan militer yang lebih erat di antara tiga sekutu Amerika Serikat (AS) tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya baru untuk memperkuat keamanan mereka setelah bertahun-tahun mengalami gejolak di Timur Tengah.
Kesepakatan ini muncul di tengah risiko baru yang ditimbulkan oleh konflik antara AS-Israel melawan Iran, yang memicu ketidakpastian atas payung keamanan Amerika di kawasan tersebut. Presiden Donald Trump, yang meluncurkan perang meskipun ada saran sebaliknya dari sekutu Teluk Arab, kini tengah mencari jalan keluar yang dikhawatirkan banyak negara akan membuat mereka terpapar pada ancaman Iran yang semakin berani.
Aliansi Kekuatan Nuklir, Ekonomi, dan Industri Pertahanan
Perjanjian ini menyatukan Pakistan sebagai negara bersenjata nuklir, Arab Saudi sebagai produsen minyak kaya, dan Turki sebagai anggota NATO dengan basis industri pertahanan yang besar dan terus berkembang. Kesepakatan ini membangun pengaturan pertahanan bilateral yang sudah ada sebelumnya antara Arab Saudi dan Pakistan.
Seorang pejabat Turki menyatakan bahwa pakta tersebut mencakup klausul pertahanan kolektif dan bersifat murni defensif, tidak ditujukan kepada aktor tertentu. "Perjanjian ini dimaksudkan untuk memperkuat pencegahan kolektif terhadap setiap tindakan agresi dan menetapkan bahwa setiap serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan.
Respons terhadap Ketidakstabilan Regional
Kesepakatan pertahanan bersama ini menggarisbawahi bagaimana kekuatan regional mengevaluasi kembali pengaturan keamanan mereka pascaperang di Iran. Teheran membangun pertahanannya sebagian besar melalui serangan balasan di Teluk Persia, yang menghantam target ekonomi, budaya, serta pangkalan dan kedutaan besar AS. Iran juga dilaporkan meluncurkan rudal ke Turki, anggota NATO yang menampung pangkalan penting bagi pasukan AS.
Di sisi lain, demonstrasi kemampuan militer dan intelijen Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 juga menjadi pertimbangan keamanan baru. Israel diketahui bergesekan dengan kepentingan Turki di Suriah dan meluncurkan serangan rudal terhadap pemimpin Hamas di Qatar tahun lalu, yang mengejutkan negara-negara Teluk.
Arab Saudi juga menghadapi ancaman yang meningkat di Yaman. Milisi Houthi yang didukung Iran mulai menyerang pasukan militer dan kapal tanker Saudi di Laut Merah. Serangan Houthi pada Kamis dilaporkan melukai 11 orang di sebuah kota perbatasan Saudi.
"Ini respons terhadap kedua faktor destabilisasi tersebut, karena ketiga negara memandang ketidakstabilan kawasan secara keseluruhan melalui lensa yang sama, yang bersumber baik dari Israel maupun Iran," ujar Sinan Ülgen, mantan diplomat Turki dan Direktur EDAM.
Penandatanganan di Kota Suci Mekah
Para pemimpin dari tiga negara mayoritas Muslim Suni ini menandatangani perjanjian tersebut dalam upacara di Mekah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menandatangani kesepakatan bersama Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.
Meskipun menandatangani pakta, ketiga pemerintah belum merinci langkah praktis yang akan diambil jika salah satu dari mereka diserang. Namun, Pakistan sebelumnya menunjukkan komitmennya dengan mengirimkan armada pesawat tempur ke Arab Saudi pada April lalu setelah kerajaan tersebut mendapat serangan rudal dan drone Iran.
Analis menilai pakta ini sebagai upaya membangun benteng melawan serangan Iran di masa depan. "Ini memberikan pesan kepada Iran bahwa mereka tidak bisa begitu saja mendiktekan kehendaknya di bawah realitas baru yang muncul," kata Umer Karim, peneliti di King Faisal Center for Research and Islamic Studies.
Kendati demikian, perjanjian ini juga menunjukkan dilema yang dihadapi kekuatan regional. Meskipun ingin mendiversifikasi pengaturan keamanan, ketiga negara tersebut secara struktural masih sangat bergantung pada AS untuk pasokan militer utama dan dukungan politik. (The Wall Street Journal/I-2)
