1 hour ago
1
Kartu BPJS.(Antara)
PEMERINTAH Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mengusulkan penyesuaian tarif layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, pendapatan dari segmen eksekutif diharapkan menjadi sumber penerimaan baru bagi RSUD.
Hal tersebut penting untuk menutup selisih operasional penanganan pasien BPJS, terutama pada kasus-kasus medis berat yang sering kali membutuhkan biaya lebih besar daripada nilai klaim.
"Cost yang dikeluarkan oleh rumah sakit terhadap seorang pasien BPJS, terutama untuk kasus-kasus berat, kadang-kadang lebih tinggi dibandingkan klaim yang dibayarkan. RSUD pasti akan merawat semuanya tanpa terkecuali," ujar Ani saat rapat bersama Komis E DPRD DKI Jakarta, dikutip Rabu (9/9).
Pihaknya menyusun tata cara penentuan tarif nonreguler atau eksekutif secara terukur melalui perhitungan unit cost serta pembandingan dengan harga pasar. Ani menegaskan tarif eksekutif RSUD dipastikan tetap berada di bawah harga rumah sakit swasta setara.
Skema ini juga dirancang untuk meningkatkan daya saing RSUD, termasuk memperluas akses perekrutan dokter subspesialis dan konsultan melalui pemberian imbalan yang memadai. Menurutnya, keberadaan dokter spesialis masih menjadi penopang utama operasional dan pendapatan rumah sakit.
Selain layanan eksekutif, penyesuaian tarif juga diusulkan untuk segmen reguler atau umum bagi warga yang tidak memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Kendati demikian, porsi pasien umum dinilai sangat kecil mengingat cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di DKI Jakarta telah mencapai 99,9 persen.
Pihaknya memastikan tetap terbuka terhadap masukan publik terkait usulan penyesuaian tarif tersebut. “Apabila ada beberapa tarif yang dirasa terlalu tinggi oleh masyarakat, kami siap untuk merevisi kembali melalui peraturan daerah yang saat ini sedang berproses," pungkas Ani. (Far/P-3)
