Rusia Dilaporkan Paksa Warga Sipil Masuk Militer akibat Lonjakan Korban

Vladimir Putin.(Al Jazeera)

PRESIDEN Rusia Vladimir Putin dilaporkan tengah dalam kondisi panik dan mulai mengerahkan aparat bersenjata untuk memaksa pria-pria Rusia turun ke medan perang di Ukraina. Langkah ekstrem ini diambil menyusul melonjaknya angka kematian tentara Rusia yang diperkirakan mencapai 30.000 hingga 40.000 personel setiap bulan.

Berdasarkan data dari Staf Umum Ukraina, pasukan Rusia mengalami kerugian besar dengan catatan 42.860 korban jiwa pada Juli 2024 saja. Situasi ini membuat pejabat Kremlin dilaporkan menempuh taktik kekerasan untuk mengisi kembali barisan militer yang kian menipis.

Taktik Kekerasan dan Pemaksaan di Jalanan

Sejumlah organisasi pengawas melaporkan ada kolaborasi antara petugas penegak hukum dan pejabat perekrutan untuk menjaring pria usia militer. Para korban dilaporkan dipukuli hingga mereka bersedia menandatangani dokumen pendaftaran militer.

Artyom Klyga, seorang pengacara yang mewakili para korban, mengungkapkan kepada The Wall Street Journal bahwa otoritas Rusia telah beralih ke metode kekerasan. "Pihak berwenang menangkap pria di jalanan dan langsung mengirim mereka pergi," ujarnya.

Grigory Sverdlin, pendiri organisasi anti-perang Get Lost, menambahkan bahwa tekanan semakin meningkat karena semakin sedikit warga yang bersedia menandatangani kontrak secara sukarela. "Semakin sedikit orang yang siap menandatangani kontrak, semakin besar tekanan yang harus mereka gunakan," lapor Daily Star.

Kesaksian Korban dan Ancaman Pidana Palsu

Seorang saksi mata, Vladislav Leonidov, menceritakan pengalamannya saat menemukan rekannya ditahan di kantor polisi di Penza, Rusia barat daya. Ia melaporkan bahwa petugas perekrutan melakukan penganiayaan sebelum mencoba memindahkan rekannya ke fasilitas militer.

Selain kekerasan fisik, polisi juga diduga mengancam warga dengan tuduhan narkoba palsu jika mereka menolak untuk mendaftar. Bahkan, muncul pengumuman sayembara di area pemukiman yang menjanjikan imbalan sebesar US$1.300 (sekitar Rp20,8 juta) bagi siapa saja yang membawa kenalannya ke fasilitas pendaftaran militer.

Pemberontakan Warga: Di Penza, warga mulai melakukan perlawanan terhadap wajib militer paksa ini. Dalam video yang viral, seorang wanita terekam berteriak memprotes tindakan aparat yang memukuli dan memaksa warga untuk berperang.

Risiko Pemberontakan Internal dan Krisis Ekonomi

Meskipun kampanye perekrutan dilakukan secara agresif, upaya ini dinilai gagal menghasilkan peningkatan signifikan jumlah personel di garis depan. Sebaliknya, metode ini justru memicu potensi pemberontakan internal. Dmitry Rogin, seorang perwira cadangan, menyatakan secara terbuka, "Segera setelah saya diberi senjata, saya akan menembak mereka yang memobilisasi saya."

Di sisi lain, Rusia juga tengah menghadapi krisis ekonomi yang parah. Serangan drone Ukraina terhadap fasilitas minyak melumpuhkan hingga 40 persen kapasitas produksi Rusia. Hal ini memicu krisis energi paling parah di negara tersebut sejak runtuhnya Uni Soviet.

Hingga saat ini, otoritas Kremlin terus memperingatkan ada konsekuensi hukum bagi siapa pun yang menyebarkan informasi yang mereka anggap palsu, sementara pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa mobilisasi paksa secara menyeluruh bisa segera terjadi. (Daily Mail/I-2)