Saudi, Turki, Pakistan Bersatu ala NATO Usung Pertahanan Kolektif

Ilustrasi.(Magnific)

ARAB Saudi, Turki, dan Pakistan resmi menandatangani perjanjian pertahanan bersama di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Kesepakatan strategis ini menandai pergeseran signifikan dalam peta keamanan regional di Timur Tengah dan Asia Selatan.

Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa pakta ini mengusung prinsip pertahanan kolektif. Dalam pernyataan resminya, ditegaskan bahwa serangan terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua, klausul yang serupa dengan Pasal 5 piagam NATO.

Pertemuan Puncak di Jeddah

Pengumuman pakta pertahanan ini dilakukan setelah pertemuan tingkat tinggi antara Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Pertemuan tersebut berlangsung di kota Jeddah, Arab Saudi.

Langkah ini diambil saat ketiga negara berupaya memperkuat ikatan keamanan di tengah konflik regional yang mulai menyeret Arab Saudi secara langsung. Selain itu, gangguan terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz dan Laut Merah menjadi faktor pendorong utama bagi penguatan kerja sama militer ini.

Konteks Keamanan: Arab Saudi dan Pakistan sebelumnya mengumumkan pakta pertahanan bilateral pada tahun lalu. Masuknya Turki ke dalam aliansi ini memperluas jangkauan pertahanan kolektif yang melibatkan kekuatan militer besar di dunia Muslim.

Stabilitas Kawasan dan Jalur Logistik

Ketegangan di kawasan memberikan dampak serius pada stabilitas ekonomi, terutama terkait keamanan energi dan logistik global. Gangguan di Laut Merah dan Selat Hormuz telah memaksa negara-negara besar di kawasan untuk mengambil langkah proaktif guna melindungi kepentingan nasional mereka.

Aliansi ini diharapkan dapat memberikan efek gentar (deterrence) terhadap potensi agresi lebih lanjut di wilayah tersebut. Hingga saat ini, rincian teknis mengenai implementasi militer dari pakta tersebut masih terus diperbarui seiring dengan perkembangan situasi di lapangan.

Pemerintah dari ketiga negara menekankan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, serta memastikan bahwa kedaulatan masing-masing negara anggota tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik yang tidak menentu. (BBC/I-2)