1 week ago
27
Ilustrasi ott kepala daerah.(MI)
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menanggapi maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini. Adapun, 15 kepala daerah terkena OTT KPK sepanjang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bahtra menyatakan maraknya OTT terhadap kepala daerah tersebut merefleksikan semakin membaiknya sistem penegakan hukum di era Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, aksi bersih-bersih ini sejalan dengan komitmen konsisten Presiden Prabowo untuk memberantas segala bentuk pelanggaran hukum tanpa tebang pilih.
Bahtra menegaskan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat daerah harus ditindak tegas sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Ia menilai komitmen pembenahan hukum di bawah pemerintahan saat ini sudah berjalan secara maksimal dan dapat disaksikan langsung oleh publik.
"Pemerintahan presiden kita kan Pak Prabowo ini kita bisa menyaksikan bahwa penegakan hukum kita makin baik. Pak Prabowo komitmen, konsisten dengan apa yang menjadi ucapan beliau bahwa dalam pemerintahan beliau ini ingin betul-betul mengedepankan bahwa bagaimana penegakan hukum ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal," ujar Bahtra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Bahtra menjelaskan bahwa Komisi II DPR RI terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki kewenangan langsung dalam membina kepala daerah. Fokus pembinaan yang didorong tidak hanya berkaitan dengan aspek pencegahan pelanggaran hukum atau korupsi, melainkan juga menyangkut optimalisasi kinerja pelayanan publik.
Komisi II DPR mengingatkan kembali esensi dasar dari kepemimpinan daerah, di mana para gubernur, bupati, maupun wali kota telah mendapatkan mandat langsung secara demokratis dari masyarakat. Oleh sebab itu, kinerja dan program yang dijalankan wajib diorientasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah masing-masing.
"Kami setiap saat berkoordinasi dengan Kemendagri untuk terus melakukan pembinaan. Bukan hanya tentu dengan urusan pelanggaran hukumnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kinerja para kepala daerah kita ini betul-betul mereka sudah dipilih sama rakyat, terus kemudian tentu harus berbuat yang terbaik untuk kepentingan rakyat terutama di daerah mereka masing-masing," pungkas Bahtra. (Faj/P-3)
