5 hours ago
5
Kepala BNPP sekaligus Mendagri Muhammad Tito Karnavian(Dok.HO)
BADAN Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memperkuat komunikasi dan kerja sama pengelolaan perbatasan dengan negara-negara tetangga. Kepala BNPP sekaligus Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan hubungan baik dengan negara tetangga merupakan bagian penting pelaksanaan mandat BNPP RI yang mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang bertugas di kawasan perbatasan.
“Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujar Tito dalam Indonesia Border Partnership Coffee Morning di Jakarta (16/9).
Pertemuan bertema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” itu menjadi ruang dialog untuk membahas dinamika, tantangan, dan peluang kerja sama, sekaligus menegaskan kembali posisi perbatasan sebagai bagian penting dari kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Tito menegaskan, fokus BNPP RI tidak hanya menjaga garis batas. Lembaga ini juga mendapat mandat mengembangkan kawasan perbatasan sebagai bagian pertumbuhan ekonomi dan interaksi antarnegara. Orientasi itu menempatkan perbatasan sebagai bagian penting pembangunan nasional. “Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” kata Tito.
Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara tetangga. Tiga negara berbatasan darat, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Tujuh negara berbatasan laut, yaitu Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau. Keragaman relasi itu membuat pengelolaan perbatasan tidak bisa berjalan sendiri.
Menurut Tito, pengembangan kawasan perbatasan membutuhkan komunikasi dengan negara tetangga. Tujuannya agar aktivitas ekonomi yang tumbuh memberi manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan. Ia juga menyoroti hubungan sosial, budaya, dan kekerabatan masyarakat yang terjalin lintas negara. Kondisi itu membentuk pola perlintasan, baik untuk perdagangan maupun kunjungan keluarga.
Tito mencontohkan pengalaman di Papua Nugini. Sejumlah warga negara Papua Nugini tinggal di wilayah perbatasan Indonesia. Sebaliknya, beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. “Di Papua Nugini, warga negara Papua Nugini ada yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami,” ucapnya.
Selain pengembangan kawasan, penyelesaian persoalan perbatasan tetap menjadi perhatian. Tito mengapresiasi pembicaraan dengan Malaysia yang telah menghasilkan penyelesaian sejumlah area sengketa. Meski begitu, perhatian kini tertuju pada Pulau Sebatik. Pulau yang terbagi antara Indonesia dan Malaysia itu memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan perbatasan. (M-3)
