1 week ago
27
KORBAN DUGAAN TPPO: Seorang warga Cianjur, Ai Juariah, berhasil dipulangkan dari Libya setelah diduga menjadi korban TPPO.(MI/Benny Bastiandy)
KEPALA Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat, Komisaris Besar Singgih Hermawan menjelaska ada tiga daerah di Jawa Barat yang selama ini warganya cukup banyak menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). Ironisnya, mereka rata-rata berangkat tanpa prosedur yang sah alias nonprosedural.
"Cianjur ini salah satu tempat atau kabupaten yang banyak tenaga kerja atau pekerja migran unprosedural ke luar negeri. Cianjur ini termasuk yang tiga besar setelah Indramayu dan Cirebon," kata Singgih di Cianjur, belum lama ini.
Untuk mencegah terjadinya pemberangkatan pekerja migran nonprosedural, terutama di Kabupaten Cianjur, BP3MI Jawa Barat tentunya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun aparatur kepolisian setempat. Termasuk dengan pemerintah desa yang lebih mengetahui kondisi warganya di lapangan.
"Kami berharap kolaborasi antara KP2MI (Kementerian P2MI) dengan Pemkab Cianjur, Polres Cianjur, kemudian Dinas PPA bisa memetakan warga atau calon-calon yang ingin berangkat secara unprosedural ke luar negeri," tegasnya.
Pekerja migran unprosedural relatif cukup rawan mendapatkan permasalahan di tempatnya bekerja. Di sisi lain, mereka tidak memiliki jaminan apapun ketika dihadapkan dengan permasalahan.
"Cukup banyak (PMI yang bermasalah). Termasuk kemarin pak KDM (Gubernur Jawa Barat) memulangkan dari Arab. Kemudian ada dari Asia Pasifik. Setiap saat selalu saja ada yang dipulangkan," pungkasnya.
Beberapa hari lalu, salah seorang warga Cianjur berhasil dipulangkan dari Libya. Warga bernama Ai Juariah itu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar melalui jalur resmi. Kalau ragu-ragu, silakan berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten Cianjur," kata Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian.
Wahyu memastikan, calon PMI yang berangkat melalui jalur resmi, maka akan ada berbagai jaminan. Tak hanya pelindungan, tapi juga jaminan tempat bekerja maupun jenis pekerjaan.
"Apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka ada kompensasi ataupun jaminan kesehatan," pungkasnya. (H-4)
