4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD), termasuk dan bagi hasil (DBH), bakal dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Seluruh provinsi, termasuk Jakarta, bakal terdampak adanya efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.
Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan, pemangkasan DBH itu tidak akan mengurangi anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada tahun depan. Ia menyatakan, anggaran KJP dan KJMU tidak akan dikurangi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
"Saya memutuskan untuk Jakarta yang namanya KJP, Kartu Jakarta Pintar, KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, enggak boleh berkurang," kata dia dikutip Republika, Ahad (12/10/2025).
Ia bahkan meminta agar program KJMU tidak hanya diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan S1. Ia ingin, KJMU juga bisa digunakan untuk mahasiswa Jakarta menempuh pendidikan S2, bahkan S3.
"Untuk KJMU yang dulu hanya untuk S1, saya bilang, 'Enggak, sekarang boleh untuk S1, S2, dan S3.' Bahkan saya akan membuat LPDP, tetapi yang mengeluarkan Pemerintah DKI Jakarta. Bagi masyarakat yang tidak beruntung, kita berikan kesempatan untuk belajar di luar negeri," kata dia.
Ia menyebutkan, besaran DBH untuk Pemprov Jakarta yang dipangkas pemerintah pusat sangat besar, yaitu mencapai sekitar Rp 15 triliun. Pemangkasan itu berdampak terhadap APBD Jakarta 2026, yang semula diproyeksikan mencapai Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,03 triliun.
Namun, Pramono mengaku tidak akan mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat itu. Hal itu juga telah disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ketika datang ke Balai Kota Jakarta beberapa waktu lalu.
"Saya bilang sama Menteri Keuangan, yang kebetulan juga teman, saya tidak akan mengeluh sedikitpun," ujat Pramono.
Ia pun menginstruksikan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta tidak mengeluhkan pemangkasan DBH. Ia bahkan menantang jajarannya untuk bisa lebih kreatif dalam menjalankan kebijakan.
"Saya sudah mencanangkan, enggak boleh ada yang mengeluh siapapun di ruang publik walaupun anggarannya saya potong juga. Tetapi, yang di-challenge dari peristiwa ini apa? Yang di-challenge adalah kreativitas. Kreativitas," kata dia.
