1 hour ago
6
Ilustrasi(Antara)
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit menantang calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level Rp16.500 per dolar AS.
Level tersebut dinilai sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia dan menjadi asumsi nilai tukar yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2026. Tantangan itu disampaikan Dolfie dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Gubernur BI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).
Dolfie mengatakan, sebelumnya BI menyampaikan bahwa nilai tukar yang sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia mengacu pada asumsi makro dalam APBN.
"Dalam APBN 2026, asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan Rp16.500 per dolar AS," kata Dolfie.
Ia meminta Destry memastikan apakah level Rp16.500 masih menjadi acuan nilai tukar yang mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia.
Ia menilai pertanyaan tersebut penting karena nilai tukar rupiah saat ini berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS. Menurutnya, calon Gubernur BI perlu memiliki strategi untuk mengarahkan rupiah kembali ke level fundamental tersebut.
Dolfie kemudian secara langsung menantang Destry untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level Rp16.500 apabila nantinya terpilih menjadi Gubernur BI.
"Jadi tantangan Ibu adalah mengembalikan rupiah dari Rp17.700 ke Rp16.500," tegasnya.
Selain nilai tukar, Dolfie mempertanyakan kontribusi kebijakan BI terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu berkaitan dengan visi Destry yang ingin menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dolfie meminta kontribusi BI terhadap target pertumbuhan ekonomi dapat diukur secara jelas, termasuk jika pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6% pada 2027.
"Berapa sebenarnya kontribusi BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 6%?" kata Dolfie.
Menurut Dolfie, ukuran tersebut penting agar efektivitas kebijakan dan bauran kebijakan BI dapat dievaluasi. Ia menilai kontribusi bank sentral terhadap pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dijelaskan secara umum.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino mempertanyakan batas intervensi BI dalam menjaga rupiah. Ia menyoroti biaya intervensi ketika rupiah mengalami tekanan hingga berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS.
"Pada titik mana intervensi BI dianggap terlalu mahal dan tidak efektif?" tanya Harris.
Harris juga meminta Destry menjelaskan batas psikologis pelemahan rupiah yang masih dapat ditoleransi sebelum BI membiarkan mekanisme pasar bekerja.
Selain nilai tukar, Harris menyoroti keberhasilan BI menjaga inflasi. Ia mempertanyakan seberapa besar pencapaian inflasi selama ini merupakan hasil kebijakan moneter BI dan seberapa besar dipengaruhi harga pangan serta administered price.
"Berapa persen keberhasilan inflasi yang benar-benar berasal dari kebijakan moneter BI?" ujarnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Destry mengatakan BI tidak dapat serta-merta menaikkan BI Rate hanya untuk merespons tekanan rupiah. Menurutnya, keputusan tersebut harus mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah potensinya.
"BI tidak bisa menaikkan BI Rate begitu saja untuk mendukung rupiah," kata Destry.
Destry menjelaskan, BI memilih menggunakan kebijakan pendukung melalui pendalaman pasar uang dan valuta asing, termasuk memberikan insentif serta menekan biaya lindung nilai atau hedging.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong aliran dana masuk ke pasar domestik. Destry menyebut langkah itu telah membantu meningkatkan inflow ke instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).
Terkait target nilai tukar Rp16.500, Destry mengatakan kondisi tersebut tetap bergantung pada perkembangan ekonomi dan situasi global. BI memiliki rentang pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
"Kondisinya tergantung range pertumbuhan dan situasi ekonomi yang terjadi," ujar Destry.
Destry juga menjelaskan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan BI sendirian. Inflasi terdiri atas beberapa komponen yang membutuhkan koordinasi antara BI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.
Menurut Destry, inflasi inti atau core inflation yang mencerminkan sisi permintaan memiliki kontribusi sekitar 65% terhadap inflasi umum. Sementara inflasi pangan berkontribusi sekitar 19% dan administered price sekitar 16%.
"Inflasi tidak bisa dikendalikan BI sendiri, sehingga sinergi sangat dibutuhkan," kata Destry. (E-4)
