Jaga Segitiga Terumbu Karang, Tim Eropa Tinjau Proyek Ekonomi Biru di Sulut

Kunjungan kerja Tim Eropa ke lokasi program “Marine Biodiversity and Support of Coastal Fisheries in the Coral Triangle”(Dok.Istimewa)

TIM Eropa yang terdiri dari para duta besar serta pejabat tinggi kedutaan besar negara-negara Eropa melakukan kunjungan kerja ke  lokasi program “Marine Biodiversity and Support of Coastal Fisheries in the Coral Triangle” (Dukungan terhadap Keaneka ragaman Laut dan Perikanan Pesisir di Segitiga Terumbu Karang). 

Delegasi yang hadir meliputi perwakilan dari Belanda, Austria, Prancis, Spanyol, Bulgaria, Lithuania, Belgia, Portugal, Republik Ceko, Irlandia, Denmark, Finlandia, serta Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung dampak nyata dari kolaborasi global dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan memperkuat perekonomian pesisir. 

Program ini merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Kehutanan (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) yang dilaksanakan di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Pendanaannya didukung Uni Eropa melalui Bank Pembangunan Jerman KfW dan berkolaborasi dengan Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Program. 

Proyek ini dibangun berdasarkan program terpisah namun saling melengkapi yang didanai oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Aksi Iklim, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir Federasi Jerman (BMUKN), yang mencakup wilayah Sulawesi Utara, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat. Sinergi ini mencerminkan aksi bersama antara Uni Eropa dan negara anggotanya dalam berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati serta ekonomi biru yang berkelanjutan di Indonesia. 

Meninjau Jantung Keanekaragaman Hayati Dunia 
Indonesia berada di jantung Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle), yang menjadi pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Sulawesi Utara, khususnya kawasan Minahasa Utara, dipilih sebagai salah satu lanskap kunci karena menyimpan ekosistem penting berupa terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Selain berfungsi sebagai kawasan penyangga bagi Taman Nasional Bunaken, wilayah ini juga menopang ketahanan pangan serta penghidupan ribuan dok Tim delegasi Uni eropa UnTUk indonesia masyarakat pesisir. 

Dalam kunjungan tersebut, Tim Eropa bersama Pemerintah Indonesia meninjau kawasan konservasi laut dan berdialog langsung dengan kelompok masyarakat dari enam desa, yaitu Desa Gangga Dua, Bahoi, Lihunu, Tarabitan, Bulutui, dan GaloGalo. Melalui pertemuan ini, para delegasi dapat melihat langsung capaian kolaborasi antara pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat lokal. 

“Indonesia memiliki peran penting bagi dunia karena menjadi rumah bagi salah satu ekosistem laut terkaya yang dimiliki bumi ini. Lewat strategi Global Gateway, Uni Eropa turut mendukung upaya pemulihan terumbu karang, penguatan sektor perikanan, dan penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir, termasuk di Minahasa Utara. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Bapak Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia. 

Sejak 2019, terdapat dua program yang didukung oleh Uni Eropa dan BMUKN Jerman yang dikelola oleh WCS Indonesia di bawah pengawasan KfW. Kedua program ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP), tata kelola perikanan berkelanjutan, dan penghidupan masyarakat pesisir di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Lebih jauh lagi, program ini memperluas cakupan kerjanya ke perlindungan ekosistem laut dan perikanan pesisir yang kritis di Indonesia, Filipina, dan kawasan Segitiga Terumbu Karang yang lebih luas. 

Apresiasi tinggi juga datang dari Pemerintah Pusat. Mewakili Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Nandang Prihadi menyatakan dukungannya terhadap sinergi ini. 

“Kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Uni Eropa, KfW German Development Bank, WCS, serta seluruh mitra yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kami berharap kunjungan lapangan ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama internasional sekaligus memperlihatkan praktik-praktik terbaik pengelolaan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Utara,” kata Nandang Prihadi. 

Kemajuan dan Dampak Nyata bagi Masyarakat 
Program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Manfaatnya tidak hanya dirasakan di Sulawesi Utara dan Maluku Utara, tetapi juga meluas hingga ke Nusa Tenggara Barat dan Aceh. 

Berikut adalah sejumlah capaian penting yang berhasil diraih: Pelestarian Ekosistem Laut: Program ini sukses mendukung pembentukan dan penguatan pengelolaan 21 kawasan konservasi perairan seluas 1.631.572 hektar di empat wilayah tersebut. Di dalamnya mencakup perlindungan terhadap 16.613 hektar terumbu karang, 14.318 hektar mangrove, dan 10.582 hektar padang lamun yang didukung oleh Uni Eropa. 

Perikanan Berkelanjutan & Ketahanan Pangan: Empat kawasan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem kini berhasil menjaga kesehatan stok 27 spesies ikan utama, seperti kakap, kerapu, dan ikan pelagis kecil. Di Desa Gangga Dua, kebijakan penutupan musiman perikanan bagan yang disepakati bersama terbukti mendongkrak pendapatan nelayan secara drastis, dari kisaran Rp20 juta menjadi Rp48 juta per musim. 

Pemberdayaan Ekonomi Pesisir: Sebanyak 29 kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas) dan 19 komunitas pesisir kini aktif dalam usaha berbasis konservasi. Salah satunya adalah Poklahsar Kalkop di Desa Bulutui yang memproduksi olahan hasil laut seperti bakso ikan dan keripik pisang, sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan pesisir. 

Ekowisata Berbasis Masyarakat: Sektor pariwisata alam berkembang pesat lewat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Bahoi dan Lihunu yang mengembangkan aktivitas snorkeling, homestay, dan jasa pemandu wisata. Berkat upaya ini, Desa Lihunu berhasil dinobatkan sebagai salah satu dari 500 Desa Wisata Terbaik (ADWI) oleh Kementerian Pariwisata pada April 2024. 

Tata Kelola & Pembiayaan Berkelanjutan: Pemerintah Provinsi telah berkomitmen mengembangkan skema pembiayaan berbasis kinerja (BLUD). Langkah ini diambil untuk mendanai pengelolaan kawasan konservasi dan perikanan secara mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pendanaan jangka pendek. Secara keseluruhan, inisiatif ini telah menjangkau 5.752 penerima manfaat langsung serta sekitar 24.542 penerima manfaat tidak langsung di Sulawesi Utara dan Maluku Utara melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan pengembangan mata pencaharian yang berkelanjutan. (E-2)