1 day ago
11
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi.(Dok. Antara/Anadolu)
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin memulai kunjungan kerja selama tiga hari di India pada Jumat (11/9) untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi penguatan hubungan bilateral Rusia dengan negara-negara anggota serta pembahasan isu strategis global di New Delhi.
Pada hari pertama, Putin dijadwalkan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Selain bertemu dengan tuan rumah, Perdana Menteri India Narendra Modi, Putin juga akan berdialog dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, serta Kepala Bank Pembangunan Baru (NDB) BRICS, Dilma Rousseff.
Selain agenda diplomatik, Putin dijadwalkan menyampaikan pidato dalam sesi pleno Forum Bisnis BRICS 2026. Bersama PM Modi, ia juga akan mengunjungi pameran industri internasional Innoprom.India, sebuah kolaborasi antara kementerian perindustrian dan perdagangan kedua negara.
Polemik Undangan Bangladesh
Di tengah persiapan KTT, Pemerintah Bangladesh mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Tarique Rahman tidak akan menghadiri pertemuan tersebut. Menteri Negara Urusan Luar Negeri Bangladesh, Humayun Kobir, menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut berkaitan dengan status undangan.
"Perdana Menteri Tarique Rahman diundang ke BRICS dalam kapasitasnya sebagai ketua BIMSTEC, beliau tidak diundang sebagai perdana menteri," ujar Kobir pada Kamis (10/9). Ia menegaskan tidak ada peluang bagi pemerintah untuk mengikuti KTT dalam format tersebut, meski kunjungan bilateral ke India tetap dimungkinkan di masa depan saat situasi lebih kondusif.
| Lokasi & Tanggal | New Delhi, India | 12-13 September 2026 |
| Isu Utama | Dedolarisasi, Perubahan Iklim, Kerja Sama Ekonomi |
| Anggota Baru & Mitra | Mesir, Iran, Ethiopia, UEA, Indonesia (Januari 2025) |
| Ketidakhadiran Signifikan | PM Bangladesh Tarique Rahman |
Dedolarisasi dan Peran Strategis Indonesia
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman Azzqy, memprediksi bahwa kebijakan dedolarisasi atau pengurangan ketergantungan pada dolar AS akan menjadi topik hangat. BRICS, sebagai kekuatan ekonomi berkembang, memiliki posisi tawar besar untuk mendorong transaksi menggunakan mata uang lokal.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Moch Faisal Karim, melihat peluang besar bagi Indonesia yang telah bergabung sejak Januari 2025. Indonesia dinilai mampu menjadi bridge builder atau jembatan dalam isu lingkungan dan perubahan iklim, mengingat rekam jejaknya di ASEAN.
"Isu lingkungan adalah titik temu di mana semua anggota bisa berjalan bersama, dibandingkan isu politik atau ekonomi yang sering kali terbentur kepentingan masing-masing negara," kata Faisal.
Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah menambahkan bahwa Indonesia perlu mendorong BRICS menjadi forum yang moderat dan demokratis. Tujuannya agar BRICS tidak dipandang sebagai blok ekonomi konfrontatif yang bertujuan menyaingi blok pimpinan Amerika Serikat, melainkan sebagai wadah kerja sama dengan kinerja yang terukur. (Anadolu/Sputnik/RIA Novosti-OANA/Ant/I-1)
