Penanganan Pasien KLB MBG Ditanggung Penuh Pemerintah

Evakuasi serta pengecekan kondisi penerima manfaat dilakukan segera guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. "Kami sampaikan penerima manfaat Program MBG yang terdampak akibat insiden keamanan pangan dan dirawat di rumah sakit tidak mengeluarkan biaya. Keseluruhan biaya perawatan akan ditanggung pemerintah," kata Nanik, Senin (29/9/2025).

Ia menjelaskan insiden gangguan kesehatan yang dialami masyarakat dan KLB, termasuk kasus serupa lainnya, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kewaspadaan KLB atau wabah, penanggulangan KLB atau wabah, dan pasca-KLB atau wabah. "Bisa dicek di UU Nomor 17 Tahun 2023,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan sebagian besar kasus KLB MBG terjadi pada dapur yang baru beroperasi. Ia menjelaskan sumber daya manusia di sejumlah SPPG masih membutuhkan pengalaman lebih dalam menjalankan kegiatan pemenuhan gizi anak.

Dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (27/9/2025), Dadan menyebut jumlah SPPG yang telah beroperasional mencapai 9.615 unit. SPPG tersebut telah melayani sekitar 31 juta penerima manfaat di berbagai daerah.

"Data menunjukkan kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan.

Ia menambahkan faktor lain yang turut memicu insiden mencakup kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). Laporan tersebut mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan perlunya peningkatan tata kelola dan memberikan arahan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih serta dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan. Ia juga menginstruksikan pemasangan filter air, penyediaan alat sterilisasi food tray, serta penempatan CCTV yang terhubung langsung ke pusat.

Arahan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan MBG sekaligus memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan terpercaya.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menambahkan pemerintah turut mendampingi masyarakat terdampak dalam beberapa insiden keamanan pangan yang terjadi. "Kami sangat prihatin dengan insiden keamanan pangan di beberapa wilayah berkaitan dengan program MBG. Pemerintah akan mendampingi penanganan penerima manfaat terdampak yang membutuhkan perawatan kesehatan. Semoga anak-anak kita segera pulih dan selalu dalam keadaan sehat,” ujar Hidayati.

Rangkaian kebijakan pemerintah ditindaklanjuti dengan Rapat Koordinasi Penanggulangan KLB pada Program Prioritas MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Rapat turut dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala BGN, Kepala BPOM, dan Gubernur Jawa Barat.

“Kemarin Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujar Zulhas.

Ia menjelaskan langkah perbaikan yang akan ditempuh, mulai dari penutupan sementara SPPG bermasalah selama evaluasi, peningkatan kemampuan juru masak, perbaikan sanitasi, kewajiban sterilisasi peralatan, hingga penggunaan air bersih. Seluruh SPPG juga diwajibkan mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Menurut keterangan resmi BGN, Kementerian Kesehatan dilibatkan melalui optimalisasi peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam memantau SPPG secara rutin. Pemerintah menegaskan seluruh langkah dilakukan terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi anak-anak Indonesia.