4 hours ago
6
Ilustrasi(Antara)
BUPATI Natuna, Cen Sui Lan, secara resmi mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tarif tiket pesawat dari dan menuju Kabupaten Natuna. Langkah ini diambil menyusul keluhan masyarakat mengenai tingginya harga tiket penerbangan yang dinilai sangat membebani warga di wilayah kepulauan dan perbatasan tersebut.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Cen Sui Lan saat melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, pada Selasa (7/7). Dalam pertemuan itu, Bupati menekankan bahwa transportasi udara bagi masyarakat Natuna bukan sekadar sarana perjalanan tambahan, melainkan kebutuhan mendasar untuk mobilitas antarwilayah.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Tingginya harga tiket pesawat di Natuna dilaporkan telah memberikan dampak sistemik terhadap berbagai sektor di daerah. Berdasarkan data yang dihimpun, kondisi ini memengaruhi:
- Mobilitas Warga: Terhambatnya akses untuk keperluan pengobatan (rujukan medis), pendidikan, dan urusan keluarga.
- Ekonomi Daerah: Melambatnya perputaran ekonomi akibat biaya logistik dan perjalanan dinas/usaha yang membengkak.
- Sektor Pariwisata: Menurunnya minat kunjungan wisatawan ke Natuna meskipun daerah ini memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan.
“Transportasi udara adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat Natuna. Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap tingginya harga tiket pesawat ini agar roda ekonomi daerah bisa bergerak,” tegas Cen Sui Lan dalam audiensi tersebut.
Dua Poin Usulan Pemkab Natuna
Dalam pertemuan dengan Ditjen Perhubungan Udara, Pemerintah Kabupaten Natuna mengajukan dua poin utama sebagai solusi atas persoalan tarif penerbangan:
| 1 | Peninjauan Komponen Harga | Mengkaji ulang struktur biaya agar tiket lebih terjangkau bagi masyarakat lokal. |
| 2 | Pembukaan Rute Baru | Mendorong kompetisi sehat antarmaskapai untuk menekan monopoli harga. |
Bupati menambahkan bahwa sebagai wilayah yang berada di beranda terdepan Indonesia, Natuna memerlukan perlakuan khusus dalam kebijakan transportasi. Tantangan geografis yang berbeda dengan wilayah daratan membuat ketergantungan pada jalur udara sangat tinggi. Tanpa intervensi pemerintah pusat, dikhawatirkan ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan akan semakin melebar.
Pemerintah Kabupaten Natuna masih menunggu tindak lanjut teknis dari Kementerian Perhubungan terkait usulan evaluasi tarif dan penambahan maskapai di jalur penerbangan Natuna. (HK/I-1)
