2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat (Jabar), saat ini memiliki 41 BUMD. Namun, kondisinya masih banyak yang belum optimal sehingga masih banyak yang belum bisa memberikan deviden ke Pemprov Jabar.
Karena itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, mengusulkan pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kinerja perusahaan daerah di Jawa Barat.
Kondisi sejumlah BUMD saat ini, kata dia, masih belum optimal karena dari puluhan BUMD hanya beberapa saja yang kondisnya baik dan memberikan deviden. BUMD tersebut, bergerak di sektor keuangan yang juga turut diawasi lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
“Kalau yang lainnya, terus terang sekarang dalam kondisinya tidak baik-baik saja,” ujar Ineu yang juga anggota Komisi III DPRD Jabar ini, kepada Republika, Senin (20/4/2026). Menurut dia, pembentukan holding BUMD yang diberi nama Sanggabuana.
Saat ini, pembentukan holding masih dikaji Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan kinerja. Nantinya, BUMD akan dikelompokkan berdasarkan sektor, seperti keuangan, energi, infrastruktur, hingga pariwisata.
Langkah ini, kata Ineu, diharapkan mampu mengoptimalkan peran BUMD, tidak hanya sebagai penyedia layanan publik, juga sebagai sumber pendapatan daerah melalui deviden.
“Tujuan BUMD itu kan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga menghasilkan pendapatan bagi daerah. Selama ini, itu belum maksimal,” kata Ineu.
Ineu mencontohkan, salah satu BUMD yang pengelolaannya belum optimal adalah Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Padahal, bandara ini modalnya cukup besar sebagai bandara terbesar kedua setelah Soekarno-Hatta.
"BIJB ini, sama pemerintah katanya sedang dikaji serius. Kertajati, harus jadi alternatif penerbangan selaian Soekarno-Hatta. Karena kan Soekarno Hatta sekarang sudah penuh, saya dari Bali saja mau turun di Soekarno-Hatta nunggu antreannya lama muter-muter terus," paparnya.
Ineu juga, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Menurutnya, pemerintah provinsi perlu melibatkan tenaga profesional agar pengelolaan perusahaan daerah tak lagi sekadar menjadi tempat penempatan kepentingan tertentu.
Selain itu, Ineu menyoroti perlunya optimalisasi aset daerah sebagai sumber pendapatan alternatif. Ia menilai, banyak potensi aset yang belum dimanfaatkan maksimal. “Harus dilihat potensi lain, seperti aset yang disewakan. Jangan sampai nilainya kecil padahal potensinya besar,” katanya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Ineu berharap kinerja BUMD di Jabar ke depannya dapat meningkat dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah dibentuk holding. Namun, prosesnya memang masih panjang karena nantinya harus dibentuk panitia khusus (pansus) terlebih dahulu.
